Isu Terkini

Aturan Pencegahan Ekstremisme dari Presiden

OlehPermata Adinda

featured image

Foto: Antara

Jokowi baru aja menerbitkan peraturan baru yang isinya adalah upaya pemberantasan ekstremisme. Peraturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Ini Perpres apa dan kenapa perlu disahkan?
Dasar dikeluarkannya Perpres ini tercantum dalam Perpres yang diunggah di situs jdih.setkab.go.id.

  • Pertama, dipercaya ada peningkatan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia yang dinilai dapat mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan sosial.
  • Kedua, kehadiran Perpres ini dinilai diperlukan sebagai strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyambut positif penerbitan perpres ini. Ia bilang dibutuhkan strategi komprehensif dalam rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah terorisme. “Saat ini ancaman ekstremisme berbasis kekerasan makin meningkat,” kata Azis.

Oke. Gimana tanggapan pihak lain?
Nah, sebenarnya ada pro-kontranya juga. Di satu sisi, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan bahwa perpres ini dapat memperkuat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga.

Tapi, di sisi lain, Ismail juga punya catatan terkait isi peraturan yang mengatakan perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat sipil dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ini.

Menurut Ismail, aturan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan persekusi oleh kelompok masyarakat. Pemerintah harus memastikan ada batasan konsep partisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. “Bisa dalam bentuk peraturan BNPT atau Kapolri. Yang pasti pelaksanaan harus akuntabel,” katanya.

Memangnya aktivitas apa aja yang termasuk dalam “ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme”?
Itu dia. Belum ada definisi yang jelas atas itu. Pengamat teroris dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya khawatir bahwa perpres ini bukannya fokus pada aksi terorisme, melainkan gejala pra-aksi terorisme.

“Pada konteks diksi ekstremisme serta makna yang diadopsi dalam perpres potensi melahirkan perdebatan karena ambigu,” kata Harits yang meminta agar pemerintah memperjelas maksud “ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme”.

Share: Aturan Pencegahan Ekstremisme dari Presiden