Apa Kabar PPKM Jawa-Bali?

Mulai Senin (11/1), PPKM mulai berlaku di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Januari mendatang.

Oh ya, sebelum kamu lupa, PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sebuah rebranding dari istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Jadi, gimana penerapannya sejauh ini?

Ada 7 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota yang berlakukan PPKM

1. DKI Jakarta: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.
2. Banten: Kabupaten dan Kota Tangerang, Tangerang Selatan.
3. Jawa Barat: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bandung, Depok, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang, Sukabumi, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Subang, Tasikmalaya, dan Banjar.
4. Jawa Tengah: Kabupaten dan Kota Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan, Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.
5. Jawa Timur: Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Batu, Lamongan, Ngawi, dan Blitar.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta: Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kulonprogo.
7. Bali: Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan.

Rupiah melemah
Pada hari pertama PPKM, rupiah dikabarkan melemah 0,75%, yaitu dari Rp14.125 per dollar AS menjadi Rp14.202 per dollar AS. Direktur TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, mengatakan bahwa pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh berlakunya PPKM.

“Walaupun survei keyakinan konsumen terhadap ekonomi Indonesia pada Desember 2020 membaik, tetapi kebijakan PPKM membuat roda bisnis kembali melambat. Pemulihan ekonomi pun jadi terhambat,” ujar Ibrahim.

Di sisi lain, PPKM dinilai tidak cukup ketat

• Ahli epidemiologi dari Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadisoemarto, menyatakan bahwa PPK mestinya tidak hanya 14 hari. “Saya rasa dua minggu tidak akan cukup. Pengetatan harus dilakukan sampai jumlah kasus menurun ke level yang sangat rendah. Mungkin perlu satu bulan, bahkan dua bulan. Itu pun kalau impelemntasinya baik.”
• Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, meminta agar PPKM dapat dilaksanakan se-Indonesia sebagai solusi jangka menengah. “Jangka menengah harus diputuskan. Pemerintah harus berani melaksanakan dalam skala nasional.”

Aturan-aturan PPKM
Lihat infografik dari Kominfo berikut ini untuk tahu lebih detail aturan yang berlaku selama PPKM.