Isu Terkini

Korupsi Bukan Hanya Merampas Hak Orang Banyak, tapi Juga Mimpi Perekonomian yang Gilang Gemilang

Faisal Irfani– Asumsi.co

featured image

Susahnya menjadi warga negara Indonesia: belum selesai kelimpungan gara-gara pandemi COVID-19, muncul kabar yang tak kalah menyakitkan: dana bantuan sosial (bansos), yang sedianya dipakai untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19, dikorupsi menterinya sendiri.

Anda tak salah mendengar. Minggu (06/12) lalu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bansos Kementerian Sosial di wilayah Jabodetabek. Penetapan Juliari, merujuk laporan BBC Indonesia, merupakan perkembangan operasi tangkap tangan (OTT) sehari sebelumnya.

Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa Juliari diduga  mengambil jatah Rp10 ribu dari tiap paket bansos senilai Rp300 ribu. Praktik itu mendatangkan Rp17 miliar, yang semuanya dipakai untuk keperluan pribadi.

Juliari menyusul Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diciduk sebab kasus korupsi ekspor benur lobter. Mereka menambah panjang daftar menteri Presiden Joko Widodo yang berurusan dengan KPK. Selain Juliari dan Edhy, ada Idrus Marham dan Imam Nahrawi.

Mengguncang Ekonomi

Kasus Juliari kian memperlihatkan betapa korupsi memang tak pandang momentum, bahkan untuk masa-masa sulit seperti sekarang. Kesempatan melakukan korupsi senantiasa terbuka lebar sebab yang kita bicarakan di sini adalah upaya sistemik, bukan penyakit moral individual, dalam mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri dan kelompok.

Korupsi menggambarkan bahwa ada yang mencong dalam sistem pemerintahan kita, baik pada sisi pengawasan maupun pelaksanaan kebijakan. Dampaknya tak main-main, mulai dari turunnya kepercayaan publik, terganggunya program pemerintah, hingga yang paling krusial namun jarang diperbincangkan: perekonomian.

Konteks “perekonomian” di sini merujuk pada pilar-pilar penopang di dalamnya seperti pajak, investasi, hingga pertumbuhan PDB.

Laporan Transparency International menerangkan korupsi, di tataran makro, dapat berdampak secara langsung maupun tidak terhadap perekonomian. Dikatakan langsung jika yang kena efeknya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sementara tidak langsung bila yang jadi subyeknya ialah investasi, perpajakan, hingga efektivitas pengeluaran publik.

Di Indonesia sendiri, riwayat korupsi dalam pemerintahan sudah tumbuh subur sejak era rezim tiran Orde Baru dan berlanjut hingga kini. Secara garis besar, mengutip penelitian Ari Kuncoro berjudul “Corruption and Business Uncertainty in Indonesia” yang diterbitkan di ASEAN Economic Bulletin (2006), korupsi bisa membuat perekonomian terhambat karena adanya praktik suap, nepotisme, hingga penyelewengan pajak.

Di masa Orde Baru, relasi korupsi dan ekonomi begitu paradoks: pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi korupsi juga sama tingginya. Hal tersebut, tegas Kuncoro, “belum pernah terjadi pada negara lain yang punya kultur korupsi.”

Praktik korupsi di masa Orde Baru seringkali dilakukan secara terpusat sehingga mudah diprediksi. Pelakunya kebanyakan ialah elite pemerintahan dan militer yang bermitra dengan konglomerasi Tionghoa. Selain itu, korupsi juga dilakukan anak-anak Soeharto lewat berbagai proyek pembangunan bersama pihak swasta.

Riset lain bertajuk “Economic Analysis of Corruption: A Survey,” ditulis Toke Aidt dan diterbitkan di The Economic Journal (2003), menjelaskan ada tiga kondisi yang mendorong munculnya korupsi: otoritas yang diskretif, terciptanya rente ekonomi, serta institusi yang lemah.

Perburuan rente menjadi faktor krusial bila ingin melihat bagaimana korupsi muncul di era Orde Baru. Tanpa adanya pengawasan, pemberian sanksi, maupun penegakan aturan yang ketat sekaligus konsisten, perburuan rente tidak sekadar menjadi sebuah wacana, tapi juga bisa terealisasi.

Pada dasarnya, konsep ekonomi rente menjelaskan relasi antara pengusaha dan pemerintah. Di era Orde Baru, pengusaha kerap mencari privilese dari pemerintah dalam wujud lisensi, kemudahan birokrasi, hingga proteksi. Upaya pemenuhan privilese tersebut biasanya dilakukan dengan suap dan korupsi.

Aksi perburuan rente pada masa Orde Baru bisa ditelusuri jejaknya lewat kesepakatan bisnis besar yang menikmati fasilitas monopoli dengan birokrasi. Perusahaan yang terlibat mayoritas dikuasai oleh pihak-pihak yang punya koneksi khusus dengan elite pemerintahan—dalam banyak kasus dengan Soeharto. Fasilitas itu membikin para pengusaha punya dua keuntungan: mendapatkan laba berlebih serta mencegah pesaing masuk pasar.

Yang jadi masalah adalah ketika produk dari lobi tersebut berbuah kebijakan strategis. Proses lobi yang dilakukan pengusaha terhadap pemerintah pun rentan penyelewengan karena memperlambat pengambilan keputusan. Akhirnya, perekonomian tidak tanggap merespons perubahan-perubahan yang ada sebab terikat dengan proses lobi bisnis.

Kelompok kepentingan ini, pendeknya, memanfaatkan pemerintah untuk mencari rente ekonomi melalui proses politik yang kelak berpengaruh terhadap kebijakan publik. Praktik perburuan rente yang hanya menguntungkan kelompok tertentu itulah menyebabkan kebijakan bikinan pemerintah menjadi tidak efisien.

Secara umum korupsi berperan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, mengurangi pemasukan dari pajak, serta memperkuat relasi pemerintah-pencari rente yang kemudian mendistorsi komposisi pengeluaran pemerintah.

Dengan kata lain, korupsi menimbulkan inefisiensi sekaligus pemborosan dari sumber ekonomi yang ada karena tak semua hasil pengelolaan sumber daya ekonomi dikembalikan sebagai modal perputaran ekonomi. Hasil dari korupsi juga dipakai untuk kegiatan foya-foya atau dilarikan ke rekening pribadi di luar negeri—alih-alih mengalir ke sektor investasi.

Korupsi pada hakikatnya adalah misalokasi sumber daya. Korupsi memindahkan sumber daya dari kegiatan produktif yang memiliki manfaat sosial tinggi ke kegiatan tidak produktif serta menciptakan biaya sosial.

Usai Orde Baru kolaps, masih mengutip laporan Kuncoro, pola korupsinya turut berubah. Sistem politik terpusat telah berganti dengan desentralisasi di mana kekuasaan terdistribusi hingga ke jenjang pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi, sialnya, memperparah korupsi karena pelakunya bertambah banyak.

Airin Nuraini, dalam tesisnya di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berjudul “Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia,” menjelaskan bahwa usai pemberlakuan otonomi daerah, korupsi oleh eksekutif dan legislatif makin lumrah terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Yang dikorupsi adalah APBD.

Korupsi ini terjadi karena persekongkolan antara DPRD dan kekuatan eksekutif, atau kepala daerah. Banyak fakta yang mengungkapkan kedua pihak bertindak sebagai pelaku, karena memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan APBD.

Penyimpangan yang terjadi, catat Airin, dimulai dari proses penyusunan APBD yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan APBD melahirkan anggaran yang membengkak, dengan porsi untuk belanja rutin lebih sedikit daripada belanja pembangunan. Orientasi eksekutif-legislatif condong ke belanja aparat, alih-alih pembangunan yang berorientasi publik.

Di tingkat daerah, korupsi juga dapat dipahami sebagai wujud perburuan rente ekonomi, dengan banyaknya kasus APBD yang diselewengkan secara berjamaah. Hal tersebut muncul imbas dari proses politik yang memakan biaya cukup tinggi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkualitas akibat korupsi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai justru tidak dapat mengentaskan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyerap tenaga kerja, serta mengurangi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan korupsi hanya akan dinikmati oleh segelintir kelompok saja.

Di saat bersamaan, korupsi juga berpengaruh langsung terhadap tingkat investasi. Pihak swasta tidak akan bersedia memberikan modalnya untuk pembangunan daerah sebab mereka tahu bahwa praktik-praktik di daerah bersangkutan dipenuhi suap hingga lobi-lobi kotor.

Memperburuk yang Sudah Buruk

Dalam konteks kasus Juliari, sudah tentu korupsi yang dia lakukan tak nihil konsekuensi. Dana yang dia curi membuat kelompok rentan terdampak pandemi jadi tak dapat memperoleh bantuan secara utuh.

Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan pada Juli-Agustus kemarin menemukan sekira 19 persen rumah tangga dengan taraf ekonomi 40 persen terbawah masih belum memperoleh bantuan apa pun—di luar diskon listrik 900VA dan 450VA. Temuan lain menyebutkan bahwa 17 persen rumah tangga dengan taraf ekonomi 40 persen terbawah yang mengalami penurunan pendapatan juga mengalami kondisi tak jauh beda.

Hitung-hitungan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu memperlihatkan betapa krusialnya bansos dalam masa pandemi lantaran kehadirannya bisa memberi tambahan pengeluaran hingga 8,3 persen, terutama untuk kelompok masyarakat desil 1 (10 persen termiskin) yang mengalami penurunan pengeluaran hingga minus 6,3 persen.

Seharusnya Rp17 miliar yang dikorupsi Juliari mampu membantu setidaknya 50 ribu rumah tangga di Jakarta dan sekitarnya. Miris, memang, melihat kenyataan berbicara sebaliknya: alih-alih ditujukan sebagaimana mestinya, bantuan tersebut malah dikeruk untuk kepentingan sendiri, kepentingan sang menteri yang salah satu tugas utamanya memastikan kelompok masyarakat terdampak mampu bertahan hidup di masa pagebluk.

Sebab tidak memperoleh bantuan sosial, kemampuan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga pun bakal turut berdampak. Jika sudah begitu, situasi ini akan menghambat kerja-kerja pemerintah dalam membangkitkan perekonomian yang titik pijak utamanya adalah konsumsi masyarakat.

Data menyebut, sampai sekarang, perekonomian Indonesia masih di angka minus, tepatnya -3,49 persen, kendati ada perbaikan ketimbang triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama dijumpai juga pada konsumsi rumah tangga yang belum bangkit dari minusnya, sekitar -4,0 persen.

Agustus silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, yang dipatok di angka 4,5 hingga 5,5 persen, masih diselimuti ketidakpastian apakah dapat terwujud atau tidak. Upaya-upaya untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri bisa jadi terganjal dengan adanya kasus korupsi bansos ini dan proyeksi ekonomi ke depan bukan tak mungkin makin abu-abu.

Pada rentang sepuluh tahun belakangan, 2010 hingga 2019, skor Indonesia dalam penanganan korupsi, yang masuk Corruption Perception Index Transparency International, menunjukkan peningkatan: dari semula 28 (2010) menjadi 40 (2019). Makin jauh dari angka 0, penanganan korupsi dipersepsikan makin buruk. Ini yang terjadi di Indonesia.

Melihat kenyataan saat ini, tatkala korupsi masih lahir di setiap lini, dan di waktu bersamaan--menurut para pengamat--kekuatan KPK direduksi dengan revisi UU KPK, masa depan penanganan korupsi di Indonesia tak ubahnya mimpi buruk yang selalu hadir di tengah malam.

Bila korupsi tak kunjung teratasi, kita tahu apa yang jadi tumbalnya: mimpi-mimpi capaian ekonomi yang cemerlang.

Share: Korupsi Bukan Hanya Merampas Hak Orang Banyak, tapi Juga Mimpi Perekonomian yang Gilang Gemilang