Isu Terkini

Apakah Layanan Bantuan Hukum Telah Menjangkau Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan Lainnya?

OlehPermata Adinda

featured image

FNA, seorang ibu rumah tangga korban KDRT, meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) untuk mendampingi kasusnya. Namun, pengajuan pendampingan hukumnya ini ditolak oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta karena ia memiliki BPJS kelas 1.

Ia juga mencoba mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke RT dan kelurahan setempat, tetapi ditolak dengan alasan keluarganya mampu. Padahal, FNA ini tidak mampu secara ekonomi karena yang bekerja dan mengelola keuangan selama ini adalah suaminya, si pelaku KDRT.

Serupa dengan LBH APIK, tantangan ini juga dialami oleh LBH Jakarta. Dalam tiga tahun terakhir, pihaknya mengatakan menerima lebih dari 5.000 kasus pinjaman daring: pencurian data pribadi, teror dan intimidasi, penagihan utang dengan dana tidak wajar, dan lain-lain. Banyak dari korban tersebut termasuk dalam kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun, mereka tidak dapat mendapatkan bantuan hukum karena status ekonomi yang dianggap mampu dan bukan kelompok miskin.

Biaya pendampingan hukum belum dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, perempuan korban KDRT, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. LBH Jakarta pun secara konsisten menemukan bahwa 80% pencari keadilan yang mengikuti proses peradilan pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum.

Dalam lembar fakta “Upaya Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat Miskin dengan Perda Bantuan Hukum” (2020), kriteria penerima bantuan hukum selama ini dibatasi untuk seseorang yang tergolong miskin secara ekonomi. Kriteria ini dianggap tidak realistis: data Biro Pusat Statistik (BPS) menggolongkan kategori miskin sebagai orang dengan pendapatan kurang Rp600 ribu per bulan. Pemohon bantuan hukum pun perlu melampirkan surat bukti berupa SKTM.

Padahal, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk DKI Jakarta, angkanya jauh lebih besar dari itu, yaitu mencapai Rp18,13 juta per kapita (per orang per tahun) atau sebesar Rp1,5 juta per bulan. Rata-rata pendapatan per orang per bulannya pun sebesar Rp4,7 juta. “Dapat dipastikan banyak warga yang tidak tergolong miskin sehingga tidak dapat terkualifikasi sebagai penerima bantuan hukum,” tulis laporan yang disusun oleh Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI Jakarta.

Anggaran biaya penanganan hukum yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebesar Rp8 juta rupiah per kasus, atau sebesar 5 kali lipat dari besaran rata-rata pengeluaran per bulan. “Dengan biaya penasihat hukum sebesar Rp8 juta, rata-rata penduduk harus merogoh pendapatannya selama dua bulan penuh dan hanya menyisakan Rp1,4 juta untuk keperluan sehari-hari,” lanjutnya.

Bantuan hukum semestinya dapat menjangkau setiap orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak ataupun mandiri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa hak-hak dasar itu meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan/atau perumahan. Artinya, penggolongan miskin ini semestinya tidak terbatas pada kondisi ekonomi atau harta kekayaan, tetapi kondisi kemiskinan secara struktural.

Kewajiban untuk menyediakan layanan bantuan hukum untuk kelompok-kelompok rentan juga telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk korban KDRT, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk korban anak-anak, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk korban dengan disabilitas.

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI pun telah menetapkan Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) tahun 2016-2019 yang memperluas fokus sasaran penerima bantuan hukum sehingga turut mencakup orang dengan disabilitas, anak-anak dan perempuan korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat adat, buruh tani, buruh perkebunan, dan nelayan.

Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI Jakarta memaparkan bahwa pihaknya telah mendorong dicapainya perluasan bantuan hukum sejak 2014. Namun, walaupun Pemprov DKI Jakarta menyambut baik usulan ini, belum ada dukungan maksimal dari para anggota DPRD. Peraturan ini pun gagal masuk ke dalam Ranperda Prioritas 2020.

“Kesadaran dan komitmen Pemda dan DPRD DKI Jakarta untuk turut serta dalam memenuhi hak atas bantuan hukum dirasa masih lemah. Hal itu ditengarai berkaitan dengan keraguan melihat relasi antara agenda utama pembangunan dengan bantuan hukum.”

Untuk itu, Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI Jakarta memberikan rekomendasi agar DPRD dan Pemprov DKI Jakarta segera melakukan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Ranperda tentang Bantuan Hukum yang melindungi perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Perluasan subjek penerima bantuan hukum ini mesti diperluas tidak hanya untuk warga miskin, tetapi juga korban pelanggaran HAM maupun warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

“Oleh karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka tanggung jawab ini melekat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan layanan bantuan hukum akan menciptakan tertib hukum dan administrasi demi bantuan hukum yang berkualitas, serta sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.”

Share: Apakah Layanan Bantuan Hukum Telah Menjangkau Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan Lainnya?