Kenapa Pembangunan Lumbung Pangan Dipimpin oleh Menteri Pertahanan?
Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi leading sector atau penanggung jawab pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).
“Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan, yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Jokowi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (9/7).
Presiden Jokowi berharap Indonesia dapat menambah sumber cadangan logistik nasional untuk mengantisipasi krisis pangan.
“FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional,” ucapnya.
Sebagai tahap awal, tahun ini, lumbung padi yang akan dibangun seluas 30.000 hektare. Satu setengah tahun atau paling lambat dua tahun ke depan, lumbung tersebut akan diperluas lagi sebanyak 148.000 hektare, menjadi 178.000 hektare. Kawasan ini terletak di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Basis pengembangan lumbung yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan ini ialah kelompok-kelompok tani.
Menurut Jokowi, cadangan pangan tersebut kelak dikelola oleh suatu badan resmi. “Badan ini nanti bisa bekerja sama dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dengan skema yang lain,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap cadangan strategis pangan ini bisa dikelola dengan baik. Dengan demikian, jika masyarakat kekurangan bahan pangan, lumbung di Kalimantan Tengah bisa mencukupi. “Kalau sisa, itulah yang akan diekspor ke negara lain,” ujarnya.
Pertanyaannya, mengapa Menteri Pertahanan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab? Kantor Staf Presiden (KSP) meminta “pertahanan” tak diartikan secara sempit. “Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian dikutip dari Detik, Kamis (9/7).
“Sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksinya Kementan. Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional ini tetaplah lembaganya. Keterlibatan Menhan Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan mengubah posisinya sebagai pemimpin proyek.
Syahrul mengatakan bahwa dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengerjakan proyek tersebut. “Saya oleh presiden ditunjuk khusus untuk berkonsentrasi pada 164.000 hektare, 84.000 hektare lahan existing di Kalimantan Tengah untuk food estate, 79.000 hektare adalah lahan ekstensifikasi,” ucapnya.
Dalam prosesnya, Basuki, Erick, dan Prabowo akan mengerjakan tahapan awal dari proyek lumbung pangan. Misalnya Basuki yang melakukan rehabilitasi saluran irigasi yang memang harus digarap sebelum lahan mulai ditanami. Lalu, Prabowo akan bertugas sebagai penyedia pekerja di lumbung pangan. Sementara, Erick akan menyediakan pupuk untuk kebutuhan lumbung pangan yang akan dipasok melalui BUMN (PT RNI).
“Kenapa di 700.000 hektare Mentan tidak perlu terlibat awal? Karena di sana belum ada pengairan primernya, sekunder, maupun tersiernya,” ujar Syahrul.
