4 Fakta Penting Usai Indonesia Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia akan menggantikan Kazakhstan yang sebelumnya jadi anggota tidak tetap DK PBB untuk wakil dari Asia Pasifik.

Selain Indonesia, pada Jumat, 8 Juni kemarin, Majelis Umum PBB juga memilih empat negara lainnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB mulai 1 Januari 2019. Negara-negara itu adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Kelima negara tersebut akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk masa jabatan selama dua tahun hingga akhir 2020 mendatang. Voting suara sendiri diikuti oleh 190 negara dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB.

Indonesia telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau total 127 suara. Dalam voting DK PBB tersebut, Indonesia pun berhasil mengantongi total 144 suara.

???????? @BelgiumUN
???????? @GermanyUN
???????? @indonesiaunny
???????? @RDMISIONONU
???????? @SAMissionNY #UNGA elected these 5 countries as non-permanent members of the Security Council for 2-year terms. https://t.co/8dGJfGZh1Q pic.twitter.com/TsHlIyYuvc— United Nations (@UN) June 8, 2018

Seperti diketahui, kelima negara yang terpilih tersebut akan menggantikan anggota tidak tetap DK PBB yang akan habis masa jabatannya pada akhir 2018 ini. Mereka adalah Swedia, Belanda, Ethiopia, Bolivia dan Kazakhstan yang menjabat sejak 2017.

Fakta apa saja yang ada setelah Indonesia memastikan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB kemarin? Yuk simak penjelasannya di bawah ini.

Sudah 4 Kali Jadi Anggota

Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB setelah berhasil mendapatkan total 144 suara dari total 190 keseluruhan suara. Dengan begitu, Indonesia kini sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB sepanjang sejarah.

Seperti dilansir dari situs resmi PBB, Indonesia pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974 bersama Kenya, Peru, Australia, dan Austria. Lalu, Indonesia terpilih lagi untuk masa bakti 1995-1996 bersama dengan Botswana, Honduras, Jerman, dan Italia.

Tak berhenti sampai di situ, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008 bersama Afrika Selatan, Panama, Belgia, dan Italia. Lalu kali ini, Indonesia menjadi anggota tidak tetap bersama dengan Afrika Selatan, Republik Dominika, Jerman, dan Belgia.

Sekadar informasi, setiap kandidat negara mewakili regional masing-masing untuk menjadi anggota tidak tetap DKK PBB. Kali ini, Indonesia dan Maladewa bersaing untuk menjadi wakil dari kawasan Asia Pasifik.

Dalam voting, Indonesia akhirnya terpilih setelah unggul dari Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Adapun total 190 dari 193 negara anggota PBB menggunakan hak pilihnya.

Aturan Wakil Setiap Regional

Dalam pemilihan anggota DK PBB, masing-masing regional memiliki aturan tersendiri dalam menentukan wakil yang akan jadi kandidat. Kali ini, Uni Afrika sepakat mengusung Afrika Selatan di DK PBB dengan memperoleh 183 suara.

Sementara regional Amerika Latin mempercayakan Republik Dominika maju sebagai kandidat melalu konsensus dan memperoleh 184 suara dalam voting Majelis Umum PBB. Sementara wilayah Eropa Barat diwakili oleh Jerman yang meraup 184 suara dan Belgia dengan total 181 suara.

Sebagai informasi, DK PBB sendiri terdiri dari 15 negara anggota, yang terbagi menjadi lima negara anggota tetap, yakni AS, Inggris, Perancis, China dan Rusia, serta 10 negara anggota tidak tetap yang menjabat selama dua tahun.

Setiap tahunnya, Majelis Umum PBB memilih lima negara melalui pemungutan suara tertutup. Sebelum menjalankan tugasnya, masing-masing negara terpilih akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai protokol dan kebiasaan Dewan Keamanan.

Duta besar dari masing-masing negara terpilih akan memimpin dewan untuk jangka waktu satu bulan selama mandat mereka.

4 Komitmen Indonesia di DK PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa ada 4 komitmen Indonesia yang akan dijalankan setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia siap menjadi motor penggerak perdamaian dunia.

“Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan,” kata Retno dari Markas PBB di New York, Jumat, 8 Juni malam.

Lalu, komitmen kedua adalah menguatkan sinergitas antar negara-negara dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan secara global untuk memerangi segala bentuk terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Terpilihnya Indonesia merupakan hasil kerja keras seluruh komponen bangsa dan para Diplomat Indonesia. #Indonesia4UNSC
(photo by UN Photo/Manuel Elias) pic.twitter.com/VYFT6QGGxi— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) June 8, 2018

Komitmen terakhir, Retno mengatakan bahwa Indonesia juga akan mendorong kemitraan global untuk mencapai perdamaian dunia. Hal itu diharapkan akan berkontribusi untuk pencapaian agenda pembangunan PBB pada tahun 2030.

Kata Presiden Joko Widodo

Setelah Indonesia memastikan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Presiden RI Joko Widodo pun bersyukur. Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitter resminya, @Jokowi.

“Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial -Jkw,” kicau Jokowi, Jumat, 8 Juni.

Sekadar informasi, berdasarkan Piagam PBB, DK PBB sendiri memiliki tanggung jawab dan kewenangan utama dalam permasalahan perdamaian dan keamanan internasional. Terkait hal ini, semua negara anggota PBB wajib mematuhi setiap keputusan strategis DK PBB.

Selain itu, DK PBB bertindak sebagai pemimpin dalam menentukan dan mengambil keputusan terkait hal apa saja yang menjadi ancaman bagi perdamaian atau tindakan agresi. Dalam kondisi ini, DK PBB akan bergerak cepat dalam menyerukan kepada pihak yang berkonflik untuk berdamai.

Dalam situasi konflik atau perselisihan, DK PBB bisa mengambil posisi sebagai pihak yang bisa merekomendasikan solusi-solusi penyelesaian yang sesuai dan bisa diterima. Tak menutup kemungkinan juga bahwa DK PBB bisa menjatuhkan sanksi dan bahkan mengeluarkan izin untuk mengirim pasukan dalam upaya mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Tak hanya itu saja, DK PBB juga memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB terkait penunjukan Sekjen PBB dan penerimaan anggota baru PBB. Bersama-sama Majelis Umum, DK PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional.

Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial -Jkw— Joko Widodo (@jokowi) June 8, 2018