3 Pimpinan MPR Baru Resmi Dilantik, Fraksi PPP Kompak Tak Hadir

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah secara resmi melantik tiga pimpinan barunya, yakni Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ketiganya kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Penambahan tiga pimpinan MPR yang baru merupakan konsekuensi dari amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), tepatnya Pasal 427A. Adapun keputusan MPR itu bernomor No. 7/2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2018-2019.

Pelantikan itu berlangsung pada sidang paripurna MPR di ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin 26 Maret pukul 13.00 WIB.

Lalu, pembacaan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MPR sendiri dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali. Sebelum dilantik, seluruh pimpinan fraksi hadir menggelar rapat gabungan antar fraksi.

Sejumlah kejadian pun muncul saat pelantikan tiga pimpinan MPR baru tersebut berlangsung. Apa aja sih guys? Yuk simak fakta-fakta berikut.

9 Fraksi Hadir dan 1 Fraksi Absen

Seperti diketahui, rapat Paripurna pelantikan pimpinan MPR yang baru tersebut dihadiri oleh sembilan fraksi di MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, hanya satu fraksi yang tak hadir, yakni Fraksi PPP.

“Fraksi PPP telah mengirim surat untuk tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Sembilan fraksi dan kelompok DPD hadir. Dengan demikian rapat paripurna kita buka dan bersifat terbuka,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka rapat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.

PPP sendiri mengaku masih keberatan atas penambahan kursi pimpinan MPR yang diberikan kepada PDIP, PKB, dan Gerindra. Hal itulah yang membuat PPP menolak datang.

“Fraksi PPP MPR menyatakan untuk tidak hadir dalam sidang tersebut,” kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Detikcom, Senin, 26 Maret.

Keputusan PPP menolak hadir pada pelantikan pimpinan MPR RI hari ini adalah sebagai bentuk konsistensi PPP terhadap penolakan pasal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR/DPD pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Hanya 303 Anggota MPR Hadir

Berdasarkan daftar hadir, rapat Paripurna pelantikan tiga pimpinan baru MPR tersebut dihadiri sebanyak 303 anggota MPR dari total keseluruhan 690 anggota MPR. Itu artinya, ada 387 anggota yang tak hadir pada pelantikan tersebut.

Sementara itu, pelantikan tersebut turut dihadiri oleh 5 pimpinan MPR yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga memimpin berlangsungnya sidang paripurna, lalu ada Mahyudin, Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, dan Hidayat Nur Wahid.

Berikut absen sidang paripurna MPR hari ini, Senin 26 Maret:

Fraksi PDIP: 73 dari 109 anggota
Fraksi Partai Golkar: 40 dari 91 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 51 dari 73 anggota
Fraksi Demokrat: 28 dari 61 anggota
Fraksi PAN: 16 dari 48 anggota
Fraksi PKB: 45 dari 47 anggota
Fraksi PKS: 21 dari 38 anggota
Fraksi PPP:tidak hadir
Fraksi NasDem: 4 dari 36 anggota
Fraksi Hanura: 8 dari 16 anggota
Kelompok DPD: 17 dari 132
Total yang hadir: 303 dari 690 anggota.

Harapan Zulkifli Hasan pada 3 Pimpinan Baru MPR

Sebelum berlangsungnya pelantikan, Zulkifli sendiri berharap bertambahnya tiga pimpinan MPR bisa memperkuat tugas-tugas MPR, terutama dalam menghadapi tahun politik seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Apalagi menghadapi tahun politik, perkembangan situasi berbangsa bernegara kita saat ini itu penting sekali menambah kekuatan,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Maret.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta kepada pimpinan MPR yang baru agar bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila selama bertugas.

“Bagaimana itu menjadi perilaku sehari-hari yang sekarang mulai gaduh, mulai macam-macam ya, semua dipakai untuk politik,” ujarnya.

Dalam pelantikan tiga pimpinan baru MPR tersebut, hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja dari PDIP, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Selain itu, hadir pula menteri Kabinet Kerja dari PKB yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Ada pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra.