Isu Terkini

Berpolitik Setelah Titik

OlehMuhammad Nur Alam Tejo

featured image

“We hear only the questions to which we are capable of finding an answer” - Nietzsche, The Gay Science

Sepanjang sejarah umat manusia, hingar-bingar politik selalu ‘menghantui’ hidup kita. Mulai dari keputusan politis untuk turun dari pohon di sabana Afrika 75.000 tahun silam sampai era digitalisasi seperti sekarang ini, politik masih saja menjadi salah satu unsur sentral dari kebudayaan manusia. Berbagai sistem politik pun telah umat manusia cicipi, mulai dari sistem politik kesukuan hingga sistem demokrasi liberal. Hasilnya ialah pelbagai analisa politik tumbuh subur dan bahkan beberapa pemikir sangat percaya diri bahwa sejarah sudah berakhir di salah satu sistem politik—seperti halnya padangan Fukuyama dalam The End of History and the Last Man.

Tentu kita boleh meragukan hal semacam itu, tapi tak bisa dipungkiri bahwa hati kecil kita merasa cemas jika sistem politik yang dianggap paling mutakhir saat ini—demokrasi liberal—terancam gagal. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus memberikan bukti-bukti kegagalan demokrasi liberal dalam menghadapi tantangan zaman. Ia bahkan berani berkesimpulan bahwa demokrasi liberal akan berakhir, bukan karena revolusi komunisme atau bangkitnya sistem ke-khalifahan Islam, melainkan akibat pesatnya perkembangan teknologi—khususnya Dataisme melalui Big Data. Harari berkata bahwa "Liberal habits such as democratic elections will become obsolete, because Google will be able to represent even my own political opinion better than I can”. Pada titik inilah kita dapat bertanya-tanya atau merefleksikan, apa jadinya hidup tanpa demokrasi? Atau yang lebih radikal lagi, mungkinkah kita hidup tanpa politik?

Mencari jawaban dari pertanyaan tersebut menghasilkan beberapa argumen yang sama spekulatifnya. Politik bisa saja jatuh oleh determinisme teknologis atau politik dapat lepas dari jeratan tersebut dan berevolusi sesuai dengan kemampuan kognitif manusia. Pada tulisan ini argumentasi saya jatuh pada pilihan yang kedua. Alasannya sederhana, bagi saya manusia punya kemampuan tak terbatas dalam menyikapi realitas kehidupan. Terlebih kreativitas otak manusia yang dapat mengolah fiksi menjadi hal yang menguntungkan merupakan hasil pembelajaran terbaik manusia ketika mengarungi pembabakan evolusi. Dengan inilah politik pada akhirnya dapat memperpanjang nafasnya dalam dinamika kehidupan manusia.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian pokok. Pertama, penulis mencoba memaparkan sisi positif dan negatif dari Dataisme bagi berlangsungnya demokrasi. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman awal bagaimana data dapat menguntungkan di satu sisi dan merugikan di sisi yang lain. Kedua, memberikan analisis kritis bagaimana kreativitas manusia dapat melampaui kecerdasan buatan yang diciptakan oleh algoritma-algoritma elektronik. Hal inilah yang nantinya menyelamatkan politik dari jebakan determinisme teknologis yang diciptakan oleh Dataisme.  Terakhir, merefleksikan bagaimana cara berpolitik ideal yang dapat berjalan seirama dengan kemampuan algoritma-algoritma elektronik dalam mengelola data.

Dataisme sebagai Pharmakon bagi Demokrasi

Dataisme mendeklarasikan bahwa alam semesta terdiri dari aliran data, dan nilai setiap fenomena atau entitas ditentukan oleh kontribusinya pada pemrosesan data. Sejak Charles Darwin menerbitkan magnum opus-nya On the Origin of Species, sains-sains kehidupan akhirnya memandang organisme sebagai algoritma biokimia. Secara bersamaan, setelah delapan dekade Alan Turing merumuskan ide Mesin Turing (Turing Machine), para ilmuwan komputer sudah mahir dalam merekayasa algoritma elektronik yang semakin canggih dari hari ke hari. Bagi Harari, “Dataisme menyatukan keduanya, dengan menjelaskan bahwa hukum matematika yang sama berlaku pada algoritma biokimia maupun elektronik”. Walhasil, dataisme dapat menyatukan penghalang antara binatang dan mesin. Kemudian,dataisme "berharap" algoritma-algoritma elektronik pada akhirnya dapat mengurai atau bahkan melampaui algoritma-algoritma biokimia.

Kita dapat membayangkan hal luar biasa perihal kemajuan yang dapat kita capai melalui berkembangnya kemampuan algoritma-algoritma elektronik dalam mengelola data. Misalnya, para politisi dapat memanfaatkan Big Data untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Seperti yang dilakukan di India melalui program ‘Aadhar’, sistem biometrik terbesar di seluruh dunia. Program ini bisa digambarkan sebagai “satu KTP, satu identitas, satu kartu”, dan bisa digunakan untuk berbagai macam akses, seperti bank, kesehatan, dan sebagainya.

Namun, dataisme bukan hanya soal hal-hal spektakuler yang memudahkan kehidupan manusia. Dataisme bisa diibaratkan sebagai pharmakon yang di satu sisi dapat berarti “obat-obatan” yang dapat menyehatkan jiwa, namun di sisi lain juga sebagai “racun” yang dapat membunuh. Pada dasarnya Dataisme melalui Big Data pun mempunyai permasalahan epistemologis yang pelik. Big data dapat merangkum fenomena kelompok tertentu melalui relasi-relasi yang ada, namun tidak dapat membantu mengungkap kebenaran tentang individu yang memunculkan gejala fenomena tersebut, sehingga mengarah pada depersonalisasi. Terdapat pertentangan antara determinisme teknologis atau teknosaintifis (bahwa perilaku manusia tidak hanya diprediksi tetapi bisa dimanipulasi oleh teknologi tertentu) dengan self-understanding dan ide fundamental tentang bagaimana masyarakat beroperasi dalam hubungannya dengan pembuatan keputusan individual dan kolektif.

Lalu, apa yang mengerikan dari Dataisme bagi keberlanjutan demokrasi kita? Dataisme meyakini bahwa manusia tidak mampu lagi menangani aliran besar data menjadi informasi, apalagi menjadi pengetahuan atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, tugas pemeriksaan data harus dipercayakan kepada kemampuan algoritma-algoritma elektronik, semacam Big Data. Dalam hal ini para penganut Dataisme skeptik dengan kemampuan manusia mengelola pengetahuan dan kebijaksanaan, dan mereka lebih suka menaruh kepercayaan mereka pada Big Data dan algoritma-algoritma komputer.

Dalam bidang politik pun demikian. Para ilmuwan politik mulai meyakini bahwa proses pengolahan data dan informasi yang akurat menjadi kunci keberhasilan suatu sitem politik tertentu. Sitem politik kediktatoran menggunakan metode pemprosesan terpusat, sedangkan demokrasi memilih pemerosesan distribusi. Selama beberapa dekade ini demokrasi berjalan dengan baik karena pemprosesan informasi yang terdistribusi dengan apik. Namun tantangan yang harus dihadapi oleh demokrasi saat ini ialah kemampuan sistem pengelolaan informasi menghadapi volume dan kecepatan data yang semakin meningkat. Institusi yang diagungkan demokrasi semacam pemilihan umum, partai politik, dan parlemen sangat mungkin menjadi semakin usang—bukan karena kebobrokan mereka, melainkan karena tidak cukup efisien dalam memproses data.

Munculnya internet berdampak besar pada perubahan selera atas berbagai hal—termasuk kecenderungan berpolitik. Ranah maya tidak bisa lagi dinomor duakan dalam mengambil kebijakan ekonomi, politik, dan keamanan negara. Sialnya ketika internet menjadi semakin penting bagi kehidupan masyarakat, para ahli web tidak pernah memberikan kesempatan bagi kita untuk ikut rembuk menentukan bentuk dunia maya—cyber democracy. Oleh sebab itulah, internet  adalah zona bebas tanpa hukum yang menggugurkan kedaulatan negara, pengabaian wilayah teritorial, penghilangan privasi, dan memunculkan risiko keamanan global  yang paling berbahaya. Hal tersebut diperparah dengan lambannya respon birokrasi pemerintah dalam merumuskan regulasi cyber. Ketika pemerintah sudah dapat membuat regulasi yang baik, internet sudah berubah 10 kali. Artinya, kura-kura pemerintah tidak pernah bisa mengimbangi kecepatan kelinci teknologi, ia pasti kewalahan dengan data. Walhasil konsekuensinya adalah pemerintah, pada awal abad ke-21, kehilangan visi-visi besarnya. Pemerintah telah menjadi sekadar administrasi belaka. Ia mengelola negara, tetapi tidak bisa mengarahkannya. Negara seperti terombang-ambing diterpa badai perubahan digital yang sedemikian masif.

Kreativitas Manusia Menginterpretasi Makna

Kemampuan otak manusia dalam menginterpretasikan makna, menurut saya, dapat menjadi alternatif pilihan dalam menghadapi terjangan informasi. Ketika derasnya arus informasi membanjiri kehidupan keseharian kita, otomatis cara menangkalnya ialah dengan memilah informasi yang bermakna dengan yang tidak bermakna. Kecerdasan mengelola makna inilah yang tidak dimiliki oleh Artificial Intellegence. Artificial Intellegence hanya mampu mengelola data sesuai perintah algoritma-algoritma elektronik, ia tidak bisa mengelola makna yang terkandung di tiap-tiap informasi. Manusia secara luar biasa mampu menciptakan makna bagi kehidupan dirinya di dunia.

Namun, menguasai kemampuan mengelola makna bukanlah hal yang mudah. Kita perlu merangsang kemampuan otak kita dalam mengelola data menjadi bermakna atau tidak bermakna. Kemampuan mengelola makna inilah yang menjadi awal berkembangnya Homo sapiens. Dan bagi saya, hal ini pulalah yang pada akhirnya menyelamatkan manusia dari ketidakberdayaan mereka menghadapi gempuran teknologi. Manusia dapat memberikan makna pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Sejauh yang kita ketahui saat ini hanya sapiens-lah yang mampu memiliki kemampuan membicarakan soal fiksi.

Semenjak revolusi kognitif, sapien hidup dalam realitas ganda. Di satu sisi realitas objektif berupa sungai, pohon, binatang, dan wujud kongkret lainnya; di sisi lain, realitas yang dihayalkan berupa dewa-dewi, negara-bangsa, dan korporasi-korporasi. Seiring berjalannya waktu, realitas yang dikhayalkan menjadi semakin digdaya, sehingga kini kelestarian sungai, pohon, dan singa bergantung kepada kemurahan hati entitas-entitas yang dikhayalkan seperti dewa-dewi, negara-bangsa, dan korporasi-korporasi. Kreativitas manusia dalam merajut mitos bersama menjadi keuntungan yang luar biasa. Bukan hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk menciptakan sebuah sistem politik yang lebih canggih dari demokrasi liberal.

Pengalaman yang diperloleh dari revolusi kognitif memungkinkan hal tersebut terjadi. Revolusi kognitif memungkinkan manusia meneruskan informasi dalam kuantitas yang lebih besar mengenai dunia sekitar. Pada akhirnya, hal tersebut memungkinkan manusia merencanakan dan melaksanakan tindakan yang lebih kompleks. Kemampuan mengelola informasi juga ikut memperluas kuantitas yang lebih besar mengenai hubungan sosial manusia. Lalu, kemampuan manusia memberikan makna (hal fiksi) pada kehidupannya memberikan nilai lebih yang tidak dimiliki oleh spesies lain selain manusia.

Dalam hal ini manusia memperoleh bekal berharga dari revolusi kognitif. Misalnya saja pada abad pertengahan kita tak mungkin membayangkan hidup tanpa dipimpin oleh seorang raja. Namun, pada abad ke-21 sistem kerajaan sudah ditinggalkan oleh lebih dari ¾ populasi manusia di dunia. Logika yang sama berlaku pada problem Dataisme. Ketika manusia tidak bisa lagi membayangkan kehidupan tanpa demokrasi, lama-kelamaan kemampuan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu sistem politik yang lebih efisien akan mampu mengatasi hal tersebut. Hal yang diperlukan manusia saat ini hanyalah kemampuan mengolah makna menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara universal.

Berpolitik di Era Cyber

Demokrasi sebagai sistem politik yang masih menggunakan warisan abad ke-19 akan menjadi sosok pesakitan yang terseok-seok menghadapi revolusi teknologi. Saya sepakat dengan argumen Budiman Sudjatmiko dalam esainya “Data Raksasa dan Biopolitik” di harian Kompas, 23 Januari 2018. Ia menjelaskan bagaimana pentingnya terobosan teknologi yang dapat mengadvokasi seseorang dalam membangun keberpihakkan politik. Terobosan teknologi ini bertujuan untuk menjadi platform atau role model teknologi politik yang dapat memilah informasi dari hoax atau rumor. Teknologi ini nantinya dapat menjembatani luasnya akses informasi dengan kemampuan manusia memberikan makna pada kehidupan politik. Ia dapat menjadi asisten pribadi seseorang dalam mengenali siapa calon pemimpin mereka kelak melalui rekam jejak politik, jejak digitalnya, dan kebijakan yang pernah ia buat.

Teknologi advokasi yang dirancang sedemikan rupa tersebut akan membuat rakyat memahami siapa dirinya. Rakyat akan memahami kebutuhan politiknya sendiri, sebagaimana ia memahami kebutuhan biologisnya sendiri. Temuan dari studi biopolitik mutakhirpun, misalnya, berhasil menunjukkan adanya hubungan fungsional antara perilaku politik dan struktur otak manusia. Alternatif terobosan teknologi semacam inilah yang pada akhirnya dapat menyelamatkan rakyat dari jebakan citra para politisi. Kita dapat mengetahui mana politisi yang gemar “pencitraan” dan mana politisi yang gemar “bekerja untuk rakyat”. Dari platform itu pula kita dapat menilai politisi yang benar-benar shaleh atau politisi yang shaleh hanya untuk mendulang suara. Akhirnya, rakyat dapat terhindar dari politik imagologi banal macam ini.

Selain membangun platform teknologi advokasi politik diperlukan pula membangun kesadaran digital secara kolektif. Rakyat tidak bisa lagi abai terhadap pelanggaran-pelanggaran privasi yang dibuat oleh pemerintah atau korporasi raksasa. Kasus “Facebook Analityca” bisa jadi pelajaran berharga akan pentingnya data personal masing-masing individu. Kesadaran digital secara kolektif ini berguna untuk menangkal penyalahgunaan data pribadi kita untuk kepentingan kapital atau rezim yang totaliter. Dengan cara inilah rakyat dapat mengenali tubuh biologisnya, pilihan politiknya, dan serangkaian data (Big Data) di rute perjalanan politik mereka. Rakyat yang punya kesadaran digital kolektif ini mampu melawan kecerdasan dangkal yang dibuat-buat oleh politisi korup dan para kapitalis rakus.

Oleh karena alasan itulah, alangkah bijaknya kita mulai mengajarkan pentingnya internet literacy guna menjawab tantangan zaman lewat revolusi teknologi. Kita tidak lagi pasif dalam menghadapi revolusi teknologi yang makin cepat dari hari ke hari. Dengan adanya pendidikan internet literacy, rakyat dapat memilih secara benar informasi bermakna dan tidak bermakna sekaligus membangun kesadaran digital kolektif. Dengan demikian, kita dan generasi setelah kita tidak jatuh pada determinisme teknologi, melainkan mampu beradaptasi atau bahkan mengontrol teknologi ke arah yang lebih bermanfaat bagi bumi dan ekosistem yang ada di dalamnya. Setidaknya dengan alternatif yang telah diberikan di atas, kita dapat ikut merefleksikan dan berkontribusi bagi kehidupan politik kita kelak. Kita tak bisa lagi berpangku tangan menunggu kebijakan digital dikeluarkan oleh pemerintah. Kita merupakan manusia kreatif yang mampu mengatasi kebuntuan politik akibat tantangan teknologi yang ada. Pada akhirnya kita bisa berpolitik lagi setelah titik.

Muhammad Nur Alam Tejo adalah mahasiswa Filsafat UGM tahun 2015 dan anggota riset tim Internet Literacy Program di Project Child Indonesia.

Share: Berpolitik Setelah Titik