Isu Terkini

Sidang Tahunan MPR/DPR: Dari Tim Ad Hoc Sampai APBN

OlehWinda Chairunisyah Suryani

featured image

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia kembali digelar pada hari Kamis, 16 Agustus 2018. Karena bertepatan dengan tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2019 nanti, sidang tahunan itu pun mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita memasuki tahun politik, jadi kita ingin unsur kebhinnekaan ini semua tetap teduh, sebagai bangsa kita tetap menjaga kesatuan persatuan," kata Sekjen DPR Indra Iskandar pada media sebelum sidang tahunan dimulai, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2016.

Tak hanya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, agenda setahun sekali ini juga dihadiri, Presiden ketiga BJ Habibie, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Wapres keenam Try Sutrisno, serta Wapres kesebelas Boediono.

Para menteri kabinet kerja seperti Mendagri, Tjahjo Kumolo, dan Menkes, Nila F. Moeloek, juga hadir. Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, sejumlah tamu undangan dari negara-negara sahabat, pun turut mengikuti acara yang diadakan sejak pagi tadi.

Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018 pada Kamis (16/8) pagi, selain dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, pimpinan dan anggota MPR-RI, para menteri Kabinet Kerja, juga dihadiri oleh para Ketua & Wakil Ketua Lembaga Negara. pic.twitter.com/WrkYx5Gx2p— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) August 16, 2018

Rangkaian sidang tahunan tersebut terdiri dari tiga agenda yakni Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Sidang penyampaian RAPBN Tahun 2018.

Sidang Tahunan MPR

Dalam jadwal agenda yang sudah didapat, acara pertama dimulai pada pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara alias "Gedung Kura-kura" di Senayan. Acara itu diawali dengan rangkaian seremonial pembuka, selanjutnya diisi pidato pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Zulkilfi Hasan dan pidato Presiden Jokowi tentang kinerja lembaga negara.

Sidang paripurna tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyepakati pembentukan dua panitia ad hoc untuk membahas pokok-pokok Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Ketetapan (TAP) MPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan dua tim ad hoc itu adalah bentuk tindak lanjut atas rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan dinamika aspirasi masyarakat.

"Setelah rangkaian panjang beberapa kali rapat gabungan. Rapat Gabungan MPR yang terakhir pada 24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk dua panitia ad hoc," kata Zulkifli Hasan dalam pidato tahunan MPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Tim ad hoc nantinya masing-masing diisi 45 anggota yang berasal dari seluruh fraksi di DPR dan kelompok DPD. Tugas pertamanya yaitu untuk mempersiapkan materi pokok-pokok haluan negara. Tim ad hoc kedua bertugas mempersiapkan materi rekomendasi MPR bagi MPR, perubahan tata tertib MPR dan Ketetapan MPR, dan akan dipimpin oleh anggota Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, dengan sejumlah pimpinan lain.

"Oleh karena itu, saudara-saudara dengan mengucap Bismillahhirahmannirahim panitia ad hoc satu dan dua disahkan dalam sidang paripurna ini," ujar Zulkifli saat pembentukan panitia ad hoc seraya mengetuk palu sidang sebanyak dua kali.

Presiden @jokowi ajak hidupkan semangat persatuan dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Kamis (16/8) pagi. pic.twitter.com/QA4czJN8FM— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) August 16, 2018

Sidang Bersama DPR-DPD RI

Acara kedua yakni sidang bersama DPR-DPD RI yang dilaksanakan pukul 10.40 WIB. Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat berpidato sekaligus membuka sidang paripurna ini. Kemudian, Presiden Jokowi yang juga masih hadir ikut memberikan pidato kenegaraannya.

Dalam pidatonya, orang nomor satu di Indonesia tersebut memberikan pujian kepada lembaga legislatif dalam menyelesaikan 16 RUU. "DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. Terhadap fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan 16 RUU pada Tahun Sidang 2017 hingga 2018," kata Jokowi.

Beberapa RUU yang berhasil dirampungkan DPR itu di antaranya tentang terorisme, yakni Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. DPR juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sebelumnya, di tahun 2017, DPR telah menetapkan 52 RUU Prolegnas Prioritas. Dari 52 RUU tersebut, 17 di antaranya masih dalam tahap penyusunan draf dan hanya 6 RUU yang berhasilkan diselesaikan DPR. Itupun tidak termasuk 11 RUU kumulatif terbuka yang tidak masuk dalam Prolegnas prioritas, seperti Perppu, RUU APBN, dan lainnya.

Sidang Penyampaian RAPBN Tahun 2018

Sementara acara ketiga yakni Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun 2018–2019. Dalam sidang paripurna ini, Presiden Jokowi lagi-lagi memberikan pidatonya. Kali ini pidatonya dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Hal itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mampu tumbuh stabil di angka 5%. Presiden Jokowi pun mengucap syukur di hadapan sidang Rancangan Undang-Undang (RUU) RAPBN 2019 Beserta Nota Keuangannya.

"Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5% pada tahun 2014 menjadi 5,17% pada semester I tahun 2018," ujar Jokowi.

Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga tergolong rendah. Dari 8,36% pada tahun 2014, menjadi 3,18% pada Juli tahun 2018.

Share: Sidang Tahunan MPR/DPR: Dari Tim Ad Hoc Sampai APBN