Isu Terkini

Di Persimpangan Jalan: Tetap Menjadi Aktivis Reformasi atau Wakil Rakyat?

OlehRamadhan

featured image

Ahmad Basarah merasakan langsung kejamnya politik pecah belah atau politik adu domba, devide et impera, di masa Orde Baru. Sebagai mahasiswa pergerakan kala itu, Basarah yang merupakan pentolan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) punya cita-cita memperjuangkan ideologi Bung Karno.

Rentang 1996-1999, Basarah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Presidium GMNI. Lewat pergerakan itulah, sosok kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968, itu bersama kawan-kawan mahasiswa yang lain bisa lebih leluasa melawan pemerintahan represif di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Terlibat Langsung Lahirnya Era Reformasi 1998

Pada awal tumbangnya Orde Baru, Basarah termasuk generasi awal mahasiswa yang terlibat langsung dalam lahirnya era Reformasi.

"Saya dulu saat Reformasi pernah menjabat sebagai Sekjen GMNI, 1996-1999,” kata Basarah kepada Asumsi di ruangan kerjanya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta, usai jadi pembicara di acara 20 Tahun Reformasi di kompleks parlemen pada awal Mei lalu.

Ia bercerita sedikit soal kilas balik perjuangannya bersama kawan-kawan mahasiswa di era 1998. Politisi berusia 49 tahun itu mengenang betapa represifnya masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

“Salah satu strategi politik pecah belah atau politik adu domba, devide et impera, di masa Orde Baru itu adalah mendikotomikan antara sipil dan tentara. Sehingga mahasiswa berada sangat jauh dan berseberangan dari kelompok tentara,” ujarnya.

“Kala itu juga, usaha pemecah belahan gerakan mahasiswa membuat mahasiswa sendiri sulit bergerak untuk berjuang. Sehingga awalnya mahasiswa sendiri tak bisa melawan pemerintahan Orde Baru."

Namun, setelah melewati perjalanan yang terjal dan panjang, Basarah dan kawan-kawan mahasiswa lain menemui jalannya untuk memperjuangkan reformasi. Sampai waktunya tiba, Basarah dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto.

Misi Ideologis Basarah Jadi Anggota DPR/MPR

Politisi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat ditemui Asumsi di ruangannya usai jadi pembicara pada acara 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018. Foto: Asumsi.co

Pasca lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan, aktivis-aktivis mahasiswa para pejuang Reformasi 1998 mulai berada di persimpangan jalan. Mereka dihadapkan oleh dua pilihan penting; tetap berjuang di luar sistem atau masuk ke dalam sistem sebagai wakil rakyat.

“Setelah Soeharto lengser, aktivis-aktivis yang terlibat di Reformasi 1998, mereka akhirnya memilih jalan masing masing. Ada yg istiqomah sebagai aktivis HAM seperti Usman Hamid di LSM, ada pula yang jadi anggota DPR seperti Adian Napitupulu,” kata Basarah.

Tentu jadi pilihan sulit bagi para aktivis 1998 kala itu. Berjuang sebagai aktivis di luar sistem pemerintahan merupakan pilihan baik, tapi masuk ke dalam sistem untuk memperjuangkan kepentingan rakyat juga tak kalah pentingnya.

Basarah sendiri akhirnya istiqomah untuk masuk ke dalam sistem dan menanggalkan atribut ke-aktivisannya untuk menjadi wakil rakyat.

“Saya awalnya tetap melanjutkan kiprah saya di GMNI untuk memperdalam ajaran-ajaran Soekarno. Lalu kemudian, saya memilih jalan untuk menjadi anggota DPR, hingga sekarang di MPR RI,” ujar Basarah.

Karier politik Basarah di pentas nasional dimulai saat ia bergabung dengan PDIP. Pada Pemilu 2009, ia menjadi anggota DPR RI Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi, dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III yang mewakili Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

Lalu, pada periode 2014-2019, Basarah bertugas di Komisi III yang membidangi hak asasi manusia, kepolisian dan hukum. Dalam periode yang sama, tepatnya pada 26 Maret 2018, ia terpilih menjadi Ketua Fraksi MPR RI mewakili PDIP.

Basarah diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI bersama Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang menambah jumlah pimpinan MPR RI.

“Saya lebih memilih jadi anggota MPR daripada DPR. Karena saya melihat masalah bangsa ini ada di hulunya, seperti korupsi, dekadensi,” kata Basarah.

Mengembalikan Nama Baik Soekarno

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat jadi pembicara pada acara 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018. Foto: Asumsi.co

Ada satu hal mendasar yang akhirnya dijadikan pegangan Basarah saat memutuskan untuk beralih dari seorang aktivis 1998 menjadi anggota DPR RI, yakni ideologi. Ya, Basarah ingin memperjuangkan ideologi presiden pertama RI, Soekarno.

“Perjuangan ideologi. Saya ini kan berangkat dari aktivis organisasi mahasiswa yang punya misi ideologi, yang mana misi ideologi itu oleh Orde Baru dilakukan distorsi dan manipulasi,” kata Basarah.

Menurut Basarah, jalan untuk memperjuangkan ideologi Soekarno dan Pancasila akan lebih mudah diperjuangkan lewat MPR. Hal pertama yang diperjuangkan Basarah adalah mengembalikan citra baik Bung Karno.

“Ideologi yang saya perjuangkan sebagai aktivis GMNI adalah ajaran Soekarno. Yang terpikir oleh saya yang pertama adalah meluruskan sejarah bangsa tentang nama baik Soekarno, yang oleh Orde Baru dituduh mendukung pemberontakan PKI, yang dituangkan dalam konsideran menimbang TAP MPRS No. 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasan Presiden Soekarno,” ucapnya.

Basarah menegaskan bahwa tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum, tapi malah dijadikan dasar untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Padahal, kata Basarah, tidak pernah ada bukti hukum apapun yang membuktikan bahwa Soekarno terlibat mendukung pemberontakan yang dituding dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Yang kami prihatin bukan hanya soal penggulingan kekuasaan Soekarno, tapi juga karena Orde Baru sudah menghancurkan jasa-jasa baik, warisan-warisan Bung Karno, termasuk tentang Pancasila yang sudah digali Bung Karno dari Bumi Pertiwi,” ujarnya.

Basarah mengungkapkan bahwa Orde Baru kala itu juga menggagas sebuah proyek yang kemudian disebut de-Soekarnoisasi, yang salah satu sasarannya adalah melakukan manipulasi dan distorsi terhadap sejarah pembentukan Pancasila.

“Nah, karena Pancasila itu menyangkut hal yang penting dalam hajat kita bernegara, sebagai hulu, fundamen karena Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi mana mungkin aspek-aspek pembangunan yang lain dari ekonomi, sosial, politik, bisa sejalan dengan Pancasila, wong Pancasilanya aja dimanipulasi,” ucap Basarah.

“Maka yang terbersit dalam pikiran saya untuk menjadi wakil rakyat adalah meluruskan dulu citra dan nama baik Bung Karno karena kita tidak mungkin memperjuangkan Pancasila yang intisarinya ide pemikiran Bung Karno ketika Bung Karno sendiri dituduh komunis,” ujarnya.

Aksi mahasiswa menduduki Gedung DPR MPR RI saat memperjuangkan reformasi dan mendesak turunnya Presiden RI Soeharto, 12 Mei 1998. Foto: Istimewa.

Basarah pun menjelaskan agar Pancasila yang digali Bung Karno bisa diterima bangsa Indonesia, maka dirinya akan berusaha meluruskan dulu fitnah keji yang dilakukan Orde Baru terhadap Bung Karno, bahwa Bung Karno bukan komunis dan bukan pendukung pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

“Setelah citra Bung Karno kita luruskan dan positif, barulah kita memperjuangkan Pancasila. Pada tanggal 7 November 2012, Bung Karno berhasil kita perjuangkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” kata Basarah.

Artinya, kata Basarah, dengan gelar pahlawan nasional itu, otomatis akan membuat tuduhan kepada Bung Karno sebagai pengkhianat negara dan komunis akan gugur demi hukum. “Nah, selesai sudah tugas sejarah saya meluruskan citra Bung Karno,” ucapnya.

Basarah mengatakan bahwa tugas selanjutnya adalah meluruskan sejarah lahirnya Pancasila.

“Waktu saya jadi Sekretaris Fraksi PDIP, kemudian jadi ketua Tim Sosialisasi 4 Pilar, kita sosialisasikan proses pembentukan Pancasila menurut pembentuk negara bukan menurut versi pemerintah Orde Baru,” kata sosok berkacamata tersebut.

Menurut Basarah, sosialisasi tentang sejarah pembentukan Pancasila sendiri akhirnya masuk didukung 4 Pilar MPR RI. Kemudian sekarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan Keppres No, 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

“Lalu sekarang juga sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana bangsa ini kembali kepada Pancasila? Ayo, mulai kita susun haluan bernegara kita lewat Garis Besar Haluan Negara [GBHN],” ujarnya.

Pilihan Basarah dari seorang aktivis 1998 untuk masuk ke parlemen ia anggap sebagai keputusan yang tepat. Dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran Bung Karno, Basarah tetap akan memperjuangkan citra baik Bung Karno.

Setelah itu, Basarah masuk dalam titik untuk meluruskan sejarah Pancasila. Barulah, perjuangan selanjutnya atau saat ini, Basarah dan rekan-rekannya di MPR RI tengah memperjuangkan GBHN sebagai pakem dalam pembangunan bangsa dan negara.

Share: Di Persimpangan Jalan: Tetap Menjadi Aktivis Reformasi atau Wakil Rakyat?