DPR Kritik Atribut Militer PNS ATR: Apa Urgensinya, apa Filosofinya?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik atribut baru PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Anggap tak berguna: Kini, PNS Kementerian ATR/BPN resmi menggunakan tanda baret, pangkat, hingga tongkat komando.
“Seragam dan atribut itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN terlebih dalam pemberantasan mafia tanah. Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik,” tutur Junimart, Kamis (28/7/2022), dilansir dari Antara.
Ia pun mempertanyakan apa kerangka acuan dan urgensi dari inovasi ‘new style’ PNS Kementerian ATR/BPN tersebut.
“Saya tidak memahami ‘frame of reference’ Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya?” ujar Junimart.
Kinerja: Ia mengaku penasaran dengan korelasi penggunaan baret hingga tongkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.
“Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” ucapnya.
Alasan: Menurut Junimart, yang diperlukan PNS Kementerian ATR/BPN bukan baret hingga tongkat komando, tetapi pikiran dan hati yang bersih untuk melayani masyarakat. Ia berharap, PNS Kementerian ATR/BPN tidak terlibat dalam sindikat mafia pertanahan.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkap alasan menambah atribut tongkat komando, baret, dan tanda pangkat ke pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian ATR/BPN.
Demi wibawa: Ia menganggap, atribut baru itu dapat menjaga kewibawaan PNS Kementerian ATR/BPN ketika melaksanakan tugasnya. Selain itu, juga menciptakan kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah.
Menurut Hadi, tongkat komando dan baret juga diberikan agar para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah bisa lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Apalagi, Hadi telah meminta kepala daerah melibatkan Kakanwil dan Kakantah dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
“Tongkat komando dan baret adalah bentuk kesetaraan itu,” ucapnya, dikutip dari laman resmi ATR/BPN.
Baca Juga:
Alasan Hadi Tjahjanto Beri Atribut Baret-Tongkat Komando ke PNS ATR
