Insiden Babarsari, Ironi Kota Pelajar dan Kehidupan Ekonomi Eksklusif

Kasus kerusuhan terjadi di Babarsari, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (4/7/2022). Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Derajad Sulistyo Widhyharto menilai, munculnya kasus itu karena pola pertumbuhan di provinsi ini sudah menyerupai kota metropolis. 

“Wilayah Yogyakarta itu istimewa tetapi regulasinya tidak istimewa. Regulasinya seperti perkembangan kota Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Provinsi ini tidak tumbuh istimewa seperti masyarakatnya, seperti keratonnya, jadi ini tumbuh seperti kota metropolis,” tutur Derajad, Selasa (5/7/2022), dilansir dari Antara. 

Ironi kota pelajar: Sebagai kota pelajar, Yogyakarta sebenarnya butuh ketenangan. Semestinya fasilitas mahasiswa, seperti penyediaan co-working space di DIY perlu diperbanyak. Disisi lain, DIY jangan justru memperbanyak fasilitas yang dapat mengundang konflik. 

“Akan tetapi, kalau yang tumbuh kemudian adalah karaoke, hotel-hotel, apartemen ‘kan tidak ada bedanya dengan Jakarta, Surabaya, dan lain-lain,” ucapnya. 

Regulasi yang ada di Yogyakarta, kata dia, semestinya harus terefleksi dari kondisi masyarakat. Misalnya, terkait dengan jam belajar di Yogyakarta yang kini tidak berlaku lagi. Soal jam belajar ini semestinya menjadi hal yang istimewa. Namun, sudah tidak diikuti lagi karena kota terlanjur tumbuh seperti kota metropolis. 

“Ke depan regulasi yang ada mestinya diadaptasikan dengan konsep istimewanya Yogyakarta. Kalau istimewa bagi pelajar adalah jam belajar, ini harus diperhatikan,” ujar Derajad.

Ekonomi eksklusif: Selain itu, aktivitas perekonomian di Yogyakarta semestinya tumbuh inklusif selaras dengan budaya di Yogyakarta yang sudah menerima perbedaan suku dan adat. Ia menilai, perekonomian Yogyakarta belum inklusif, sehingga menjadikan pertumbuhan kota sedikit bermasalah. Sebab, tidak berpijak pada kultur yang ada di tengah masyarakat.

“Justru yang kami lihat ekonomi di Yogyakarta ‘kan sepertinya merespons perkembangan kota besar, padahal kota-kota besar ‘kan kehidupan ekonominya cenderung eksklusif,” tuturnya. 

Kemunculan tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke, semestinya diikuti ketentuan yang ditaati atau dijunjung tinggi, sehingga jika terjadi konflik ada yang menjadi penengah.

“Perbedaan dengan Bali, misalnya. Di Bali memiliki pecalang atau polisi adat. Meski tidak perlu seperti itu, setidaknya aparat pemerintah daerah mestinya cara berpikirnya sudah inklusi. Ini yang jadi masalah di Yogya, masyarakatnya sudah multikultur, inklusif tetapi bisnisnya belum inklusif. Ini yang harus diubah,” ujar Derajad. 

Kributan antarkelompok: Sebelumnya, sejumlah ruko dan sepeda motor mengalami kerusakan akibat kerusuhan antarkelompok di kawasan Babarsari, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY, Senin (4/7/2022). Polda DIY menduga kerusuhan tersebut merupakan buntut dari keributan antarkelompok yang terjadi di sebuah tempat karaoke di Babarsari.

Baca Juga:

​Kronologi Pengeroyokan di Holywings Yogya, Korban Sempat Kabur dari Polres 

Keributan Kembali Pecah di Babarsari 

Kapolres Maluku Tengah Dinonaktifkan Imbas Foto Mesra dengan Polwan​