General

PKS dan Gerindra Kompak Tandatangani Usulan Pansus Angket TKA

OlehWinda Chairunisyah Suryani

featured image

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sudah resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing (TKA). Penandatanganan usulan Pansus TKA ini dilakukan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sebelumnya, inisiasi terkait pembentukan Pansus Angket TKA ini berawal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota Komisi III Muhammad Syafi’i. Pansus ini nantinya akan menjadi celah untuk ngasih revisi terkait Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

"PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra apalagi Pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu tenaga kerja asing ini," ujar Jazuli pada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 April.

Rencana dibentuknya Pansus, kata Jazuli, adalah agar DPR bisa punya akses untuk mengkaji secara dalam terkait isu TKA di Indonesia.

"Kan dengan payung hukum Pansus ini kita bisa memanggil berbagai macam pihak untuk mendalami isu ini benar apa enggak," ungkapnya.

Syarat pembentukan Pansus Angket di DPR sendiri memerlukan sebanyak 25 tanda tangan. Kalau udah memenuhi syarat tersebut, maka usulan bakal dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna. Namun saat ini, usulan itu baru ditandatangani oleh lima orang. Mereka di antaranya adalah Jazuli, Fadli Zon, Muhammad Syafi'i, Heri Gunawan, dan Sutan Adil.

Meskipun hanya Fraksi PKS dan Gerindra aja yang udah tanda tangan usulan Pansus Angket TKA, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut soal kemungkinan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) juga bakalan segera menyusul.

"Mungkin dari Partai lain PAN kita harapkan ikut, kemarin juga saya bicara sama Cak Imin, bahkan ada teman PKB juga ikut tanda tangan," kata Fadli pada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 April.

Menurut Fadli, masa reses di DPR menjadi penyebab anggotanya belum menandatangani usulan Pansus itu.

"Tentu kita uji sebagaimana diketahui Pansus diperlukan minimal 25 orang juga dari dua fraksi tapi karena reses banyak anggota di luar maka penandatangannya Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kita update terus menerus siapa yang tanda tangan," ucapnya.

Sebagai wakil rakyat, usulan Pansus Angket TKA ini menurut Fadli adalah bagian dari wacana publik yang merasa resah dengan keberadaan tenaga kerja asing.

"Ini bagian wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA Khususnya ilegal maupun unskilled. Yang meresahkan masyarakat sekaligus ini juga mengambil jatah dari lapangan kerja yang bisa diisi oleh tenaga kerja kita. Juga ada sektor politik keamanan juga," tandasnya.

Share: PKS dan Gerindra Kompak Tandatangani Usulan Pansus Angket TKA