Massa BEM UI Mulai Bergerak ke Depan Gedung DPR
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merealisasikan rencana mereka untuk menggelar unjuk rasa untuk menuntut dibukannya draf Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Unjuk rasa digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (28/6/2022).
“Kita masih di TVRI tunggu masa lainnya dan mobil komando, tapi perkiraan 15 menit lagi kita sudah mobilisasi,” ujar Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang ketika dihubungi Asumis.co, Selasa (28/6/2022).
Akan bergerak: Melki mengatakan, sejumlah massa masih bersiaga di sekitaran Gedung DPR/MPR guna menunggu kedatangan komponen massa dari elemen lain. Melki memperkirakan dalam unjuk rasa kali ini akan diikuti sekitar seribu masa.
“Masih di TVRI beberapa juga masih salat, kita paling lama 15 menit lagi kita mobilisasi,” ujarnya.
Tuntutan: Demonstrasi kali ini merupakan lanjutan aksi BEM UI dengan agenda sama pada Selasa (21/6/2022) lalu. Saat itu Melki menuntut agar pemerintah segera memenuhi tuntutan mereka mengenai RKUHP. Jika tidak, maka dalam tempo 7×24 jam akan membawa massa lebih besar.
“Tuntutannya masih sama, pertama tentang keterbukaan, tentang draf yang ditutup-tutupin, tentang partisipasi publik yang minim (penyusunan RKHUP)” jelasnya.
Begitu pula dengan seruan untuk membuang pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal yang dianggap dapat memberangus kebebasan sipil di Tanah Air, seperti pasal-pasal mengenai larangan unjuk rasa dan pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah.
“Yang baru tuntutan ketiga, hari ini kita minta Ketua DPR RI Bu Puan Maharani harus keluar menemui kita. Dan juga presiden Jokowi bersama-sama dengan Bu Puan berikanlah jawab, respons ataupun penuhi tuntutan kali ini,” tekan Melki.
Pekan melawan: Sampai saat ini sejak Senin, 27 Juni, BEM UI tengah menggaungkan kampanye pekan melawan demi menuntut sejumlah permintaan dari RKHUP itu. Pekan melawan ini bukan hanya dilakukan oleh BEM UI, tetapi juga sejumlah elemen BEM dan elemen lainnya.
“Pekan melawan ini bukan hanya Jakarta, tetapi semua bergerak dan akan bergerak. Kemarin dimulai dari Bogor di Istana Bogor,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR RI hingga kini belum merilis draf terbaru RKUHP. Draf RKUHP yang beredar di tangan publik hanya draf versi 2019.
Baca Juga:
