Isu Terkini

Anies dan Sandiaga Hadiri HUT Satpol PP, Begini Fakta-Fakta Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

OlehWinda Chairunisyah Suryani

featured image

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno hari ini (Kamis, 26 April) ikut menghadiri HUT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-68. Kegiatan ini dilaksanakan di Simpang Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam kesempatannya, Anies bilang bahwa Satpol PP bukanlah penegak hukum yang menggunakan kekerasan.

"Di Jakarta, Satpol PP memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan semua peraturan-peraturan daerah. Dan kami pun ke depan akan makin mengedepankan cara-cara yang jauh dari kekerasan. Bahkan, di dalam beberapa kali penertiban yang kita lakukan akhir-akhir ini, kita sama sekali tidak menggunakan kekuatan fisik," ujar Anies di lapangan silang Monas, Kamis, 26 April.

Memang bukan hal yang awam, ketika proses penggerebekan di tempat-tempat yang melanggar peraturan, atau penertiban di suatu daerah, Satpol PP kerap kali terlihat arogan. Dengan seragam hijau tua dan pentungan yang sangat identik itu, Satpol PP sering dianggap musuh oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pemilik rumah yang akan digusur.

Selain seragam hijau dan pentungan, apa aja sih fakta-fakta tentang Satpol PP? Berikut ulasannya!

Sejarah Dibentuknya Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah salah satu satuan bantuan keamanan tertua yang ada di Indonesia. Satpol PP ini sebenarnya pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa, dan dibentuk demi ngebantu persoalan keamanan pasca kemerdekaan yang belum menentu.

Satpol PP ini berkedudukan di provinsi  dan kabupaten/kota. Di provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Sedangkan di kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, sempat dibentuk Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga itu kemudian berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di daerah Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950, dan dianggap menjadi awal mula terbentuknya Satpol PP. Hingga tahun 1960, barulah dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura yang dapet dukungan dari para petinggi militer. Di tahun 1962, namanya sempat berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, tapi di 1963 sebutannya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.

Tugas Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas untuk ngebantu kepala daerah dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah (Perda), satpol PP juga dituntut untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu peraturan kepala daerah.

Sebenarnya, tugas dari Satpol PP juga udah di atur dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasa 4, tugasnya Satpol  PP punya tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

"Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat."

Fungsinya pun tertulis pada Pasal 5, yang berisi tertulis sebagai berikut:

  • Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah;
  • Pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

Share: Anies dan Sandiaga Hadiri HUT Satpol PP, Begini Fakta-Fakta Tentang Satuan Polisi Pamong Praja