Rusia memuji sikap Indonesia yang memilih abstain dalam
voting penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB), Kamis (7/4/2022).
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna
Vorobieva, mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Indonesia untuk tidak
mendukung keputusan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) itu.
“Sebetulnya kami mengapresiasi keputusan Indonesia yang
tidak mendukung keputusan ini, Indonesia abstain,” ucap Lyudmila Vorobieva
dalam sesi wawancara bersama Asumsi.co.
Langkah politis: Lyudmila Vorobieva melihat keputusan itu
tak lebih dari sekadar upaya politis Barat di bawah arahan Amerika Serikat (AS)
untuk mendepak Rusia dari pergaulan internasional. Sebagai bentuk hukuman
terhadap Rusia, kata diplomat kelahiran Moscow 58 tahun silam itu, langkah
tersebut dianggap cukup masuk akal.
Tak akhiri masalah: Namun jika ditujukan untuk mengatasi
ketegangan antara Rusia-Ukraina, kata Lyudmila Vorobieva hal itu jauh dari kata
membantu.
“Sebab berpura-pura jika Rusia tidak ada dan fakta Rusia
bukan lagi anggota organisasi internasional tidak akan mengakhiri krisis yang
ada. Rusia tidak akan hilang dari peta dunia,” dia menekankan.
Latar belakang: Seperti diketahui, Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) membekukan keanggotaan Rusia dalam Dewan Hak Asasi Manusia,
Kamis (7/4/2022). Keputusan itu diambil lewat resolusi yang diadopsi Majelis
Umum PBB di hari yang sama.
Mengutip laman resmi PBB, Jumat (8/4/2022), resolusi
tersebut menerima mayoritas dua pertiga dari mereka yang memberikan suara,
dikurangi abstain. Pada Majelis yang beranggotakan 193 negara itu, resolusi
tersebut didukung 93 negara dan hanya 24 suara yang menentang.
Beberapa negara yang memilih menentang yakni Rusia, Cina,
Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, hingga Vietnam.
Sementara negara yang memilih abstain antara lain India,
Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania,
Qatar, Kuwait, Irak, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan
Kamboja.
Pertemuan tersebut menandai dimulainya kembali sesi darurat
khusus tentang perang di Ukraina dan menyusul laporan pelanggaran yang
dilakukan oleh pasukan Rusia di Bucha.
Ini bukan pertama kalinya suatu negara ditangguhkan
keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia. Libya kehilangan kursinya di dewan
itu pada 2011, menyusul penindasan yang dilakukan oleh penguasa Muammar Gaddafi
terhadap rakyatnya.