Ramadhan's Posts

1362 results found

Nasib KPK Usai Pemberlakuan UU Baru

Sehari sebelum pemberlakuan UU KPK baru, lembaga antirasuah itu masih gencar melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah terduga korupsi
18 October 2019

Asal Usul Orang Indonesia: Dari Moyang Afrika Sampai Gen Taiwan

Pada akhirnya, penelitian genetika membuktikan bahwa dikotomi “pribumi dan nonpribumi” tidak lagi relevan 
17 October 2019

Oposisi Rapuh, Demokrasi Indonesia dalam Bahaya

Pemetaan politik di Indonesia saat ini kian mengkhawatirkan. Pasalnya, pihak oposisi tak sekuat yang diperlukan agar bisa menerapkan sistem check and balances untuk mengawasi kinerja pemerintah selama lima tahun ke depan. Perlu ada formulasi ulang terhadap sikap oposisi agar rakyat tetap bisa berdaulat di negeri ini.
16 October 2019

Kecurigaan terhadap Wacana Amendemen UUD 1945

Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terus menguat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, misalnya, bersepakat bahwa amendemen perlu dilakukan secara menyeluruh
14 October 2019

Bahasa Indonesia dalam Pergaulan Internasional

Menurut Ivan Lanin, yang perlu ditekankan dan diterapkan adalah menertibkan pikiran setiap individu agar berbicara itu satu kalimat satu bahasa
11 October 2019

Jika Perppu KPK Tak Terbit, Negara Jadi Makin Rumit

United Convention Against Corruption (UNCAC) menilai bahwa revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC
09 October 2019

Motif Politik dalam Perjalanan Panjang Revisi UU KPK

Memetakan motif politik di ballik revisi undang-undang KPK yang banyak dikritik rakyat.
09 October 2019

Aturan KPU dalam Pilkada 2020: Pemabuk No, Eks Koruptor Yes?

KPU mempertimbangkan masukan partai politik. Banyak perwakilan partai yang mengusulkan agar larangan napi koruptor ikut pilkada tak perlu dicantumkan
07 October 2019

Niat Presiden Terbitkan Perppu Terhambat Partai Koalisi

Menerbitkan Perppu adalah hak presiden yang dijamin undang-undang. Ia tak bisa dimakzulkan karenanya.
03 October 2019

Akankah DPR yang Dipimpin Puan Maharani Mengesahkan RUU PKS?

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai penundaan RUU PKS yang dilakukan DPR periode 2014-2019 hanya merugikan korban
02 October 2019