Prabowo Perintahkan Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) agar membangun hunian di atas tanah sitaan koruptor, untuk kemudian diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Ara usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Menurut Ara, Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Lahan-lahan tersebut nantinya akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3 juta rumah MBR.

Pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

“Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” katanya.

Sasaran Penerima

Pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta. Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

“Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya.

Baca Juga:

Dibangun Pakai Uang Judi Online, Hotel Aruss Semarang Disita Polisi

Virus HMPV Merebak di China, Pemerintah Imbau Masyarakat Waspada

Pemimpin Kelompok Oposisi Sebut Perlu 4 Tahun untuk Selenggarakan Pemilu di Suriah