Anggap Pilkada Mahal, Mendagri Setuju Usulan Prabowo Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung, yakni dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tito menganggap biaya untuk menggelar pilkada begitu mahal, sehingga untuk menekan ongkos tersebut, langkah meniadakan pemilihan kepala daerah secara langsung bisa menjadi opsi. Dengan begitu negara bisa berhemat.

“Saya sependapat tentunya. Kita melihat sendiri bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Di samping itu, Tito memandang bahwa pilkada langsung mempunyai beragam dampak buruk. Ia menyinggung dampak buruk kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah selama pilkada.

Dirinya mengaku telah lama mendorong konsep pilkada secara tidak langsung ini, bahkan sebelum Prabowo mengusulkan ide tersebut. Tito menepis anggapan yang menyebut mekanisme pilkada seperti ini tidak demokratis. Menurut dia hal itu tetapi sejalan dengan demokrasi hanya saya melalui perwakilan, yakni DPRD.

“Demokrasi juga bisa diterjemahkan sebagai demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Kalau melalui DPRD, itu tetap demokrasi, tapi dalam bentuk perwakilan,” katanya.

Dia bilang bahwa usulan ini bakal dikaji lebih matang di bawah koordinasi kementeriannya bersama DPR RI. Salah satunya bisa menumpang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

“Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari, tetapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyiratkan usulan supaya kepala daerah dipilih oleh DPRD demi menekan biaya pemilu yang jumlahnya tidak sedikit. Dia menyinggung mahalnya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tanah Air.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Prabowo menilai sistem pilkada di negara-negara itu lebih efisien dibanding Indonesia.

“Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo dalam sebuah acara di Jakarta, pada Kamis (12/12/2024) malam.

Baca Juga:

Kubu RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK, Kukuhkan Kemenangan Pramono-Rano

Pramono-Rano Siapkan Puluhan Pengacara untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pilkada

DPR Diminta Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD