Jusuf Kalla Laporkan Agung Laksono ke Polisi Terkait Munas Tandingan PMI

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi atas dugaan mendirikan PMI tandingan. JK menuding tindakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu ilegal dan melawan hukum.

“Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” kata JK kepada awak media di Jakarta, pada Senin (9/12/2024).

JK juga menuding Agung Laksono doyan memecah belah. Mantan Wakil Presiden itu menyinggung Agung yang telah memecah Partai Golkar.

“Itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” ujarnya.

Laporan ini buntut aksi Agung yang menggelar Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 tandingan. Pihak JK menuding Munas tersebut sebagai aksi ilegal. Namun Agung menepis tudingan itu, dia bilang tengah menyiapkan laporan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan.

“Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI,” kata Agung.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Internasional PMI periode 2019-2024 Hamid Awaluddin mengatakan Agung Laksono sebelumnya maju sebagai bakal calon Ketum PMI, namun tidak memenuhi batas minimal dukungan sebesar 20 persen.

“Karena beliau maju dan dicalonkan oleh beberapa pengurus, tetapi tidak memenuhi batas minimal endorsement, yakni 20 persen, sementara beliau hanya dapat 6 persen. Sehingga persyaratan masuk ke arena kontestasi, beliau tidak penuhi. Itulah sebabnya Pak JK dinyatakan secara aklamasi terpilih,” ujar Hamid.

Baca Juga:

Pemerintah Resmi Cabut Aturan Pembatasan Barang Kiriman PMI

PMI Luncurkan Pabrik yang Bisa Produksi Enam Juta Kantong Darah per Tahun

Hadiri Pelantikan Womenpreneur Hipmi, Mendag Zulhas: Perempuan Kunci Indonesia Maju