Prabowo Wajibkan Instansi Negara Punya Tim Tangkal Serangan Siber
Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh kementerian untuk memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang berguna untuk mengantisipasi serangan siber.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkodigi) Nezar Patria mengatakan, pembentukan tim ini sehubungan dengan banyaknya insiden kebocoran data yang menimpa instansi negara. Nezar bilang, Prabowo menyoroti keamanan siber dalam pembekalan kepada pejabat di Kabinet Merah Putih.
“Kita memastikan kementerian, lembaga, dan daerah itu menyiapkan apa yang kita sebut CSIRT,” kata Nezar di Jakarta, Senin (21/10/2024).
CSIRT akan difungsikan untuk mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
Nezar bilang, saat ini tidak semua kementerian lembaga memiliki tim ini. Hal itu, kata Nezar, yang menjadi alasan Prabowo menginstruksikan agar setiap lembaga pemerintahan memiliki CSIRT.
Diketahui, dugaan kebocoran data terbaru terjadi belum lama ini. Jutaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga Indonesia yang ditampung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga dibocorkan peretas dengan nama akun Bjorka. Data NPWP tersebut termasuk milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah jajaran menteri Jokowi.
Informasi ini dikabarkan Konsultan Keamanan Siber, Teguh Aprianto melalui akun X pribadinya, pada Rabu (18/9/2024). Teguh mengatakan, data yang bocor berupa nomor identitas kependudukan sampai nomor ponsel dan alamat surat elektronik (surel).
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tulis Teguh.
Kumpulan data tersebut dijual Bjorka melalui forum dark web seharga Rp153,2 juta. Ukuran data yang baru bocor di bulan ini itu secara total sebesar 2 gigabit (GB).
Dalam sampel data yang dibocorkan Bjorka, terdapat data petinggi aparat keamanan negeri era mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain mereka, sejumlah menteri era Jokowi juga termasuk dalam daftar itu.
Baca Juga:
Mantan Aktivis Korban Penculikan 98, Nezar Patria Dilantik Jokowi Sebagai Wamenkominfo
Dari 282 Instansi yang Terdampak Peretasan PDNS, Hanya 44 yang Punya Back Up
