Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut jangan melihat organisasi keagamaan itu dengan sebelah mata dalam pengelolaan tambang. Sebab dia bilang organ itu dalam rekam jejaknya telah secara profesional mengelola sejumlah bidang usaha.
“Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel. Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas,” kata Haedar usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (17/9/2024).
Dia mengatakan bahwa Muhammadiyah telah memiliki sumber daya yang menunjang untuk mengelola tambang batu bara. Menurut Haedar, Muhammadiyah akan mengelola tambang tersebut secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Insya Allah kami mengelola tambang dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu menjaga dan merawat lingkungan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut pemberian konsesi tambang dari pemerintah, Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk menggarap konsesi tambang tersebut. Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy bilang, perusahaan pertama bakal diplotkan untuk menjadi perusahaan induk. Kemudian perusahaan kedua sebagai perusahaan operasional.
“Operating company inilah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman di tambang, orang Muhammadiyah, dan juga ahli,” kata pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Muhadjir mengatakan, pihaknya bakal mengambil para ahli pertambangan dari sejumlah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Bahkan, kata Muhadjir, para ahli tersebut telah melakukan survei permulaan tambang.
Kendati begitu, pihaknya mengaku tidak akan terburu-buru menggarap konsesi tambang yang diberikan pemerintah tersebut. Muhammadiyah, kata Muhadjir, akan lebih dahulu mempersiapkan pelbagai hal yang diperlukan.
PP Muhammadiyah disebut bakal segera mendapatkan konsesi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.
Diketahui, Muhammadiyah bakal menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang lebih dahulu mendapatkan konsesi tambang di Kalimantan Timur, bekas milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources.
Baca Juga:
Muhammadiyah Bentuk Dua Perusahaan untuk Garap Tambang dari Pemerintah
Peraih Nobel Muhammad Yunus Ditunjuk jadi Pemimpin Pemerintahan Sementara Bangladesh
Mahasiswa Bangladesh Dorong Peraih Nobel Pemberantas Kemiskinan, Muhammad Yunus Pimpin Pemerintahan