Muhadjir Effendy Sebut Pemerintah Bakal Beri Bansos untuk Pekerja yang di-PHK
Pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) mendata pekerja yang terkena PHK.
Dia bilang bahwa pemberian bantuan akan dilakukan mengacu pada data tersebut. Muhadjir belum merinci besaran hingga bentuk bantuan dimaksud.
“Kita sudah siapkan untuk bantuan. Jadi akan kita telisik kita pilah mana yang harus diberi bantuan dan mana yang tidak,” kata Muhadjir kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Namun, menurut Muhadjir pendataan itu mengalami kendala lantaran data yang didapat Kemensos dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak cukup. Sebab banyak perusahaan yang tidak melaporkan siapa saja karyawan mereka yang terkena PHK.
Sebab itu, dia mengimbau agar perusahaan melaporkan data PHK pekerjanya kepada pemerintah guna memudahkan pihaknya menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Meskipun begitu, Muhadjir beranggapan bahwa jumlah korban PHK yang harus dibantu secara sosial karena jatuh miskin hanya berjumlah sedikit. Sebab mereka banyak yang sudah terdaftar di pelbagai jaminan, seperti jaminan hari tua.
Kemnaker mencatat sampai Agustus 2024, sebanyak 46 ribu orang terkena PHK di seluruh Indonesia. PHK ini umumnya menimpa karyawan di industri manufaktur atau industri pengolahan. Jumlah mereka paling banyak di Jawa Tengah, Banten, serta Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku pihaknya terus mengambil langkah mitigasi PHK lewat berbagai hal, termasuk membuka lowongan kerja dan menggelar acara Job Fair Nasional.
Baca Juga:
Pengangguran Jakarta Akibat PHK Melonjak Sampai Hampir 1.000 Persen
