10 Tahun Tempati Istana Jakarta dan Bogor, Jokowi Cerita Setiap Hari Rasakan Bau Kolonialisme
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita soal ‘aroma’ kolonialisme ketika menempati tiga istana peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni Istana Merdeka, Istana Negara dan Istana Kepresidenan Bogor. Selama dua kali masa kepemimpinannya mengepalai Indonesia, Jokowi mengaku kerap mencium bau penjajahan saat menghuni ketiga istana tersebut.
Sebab itu, Jokowi menjelaskan bahwa melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah. Meskipun hal itu memakan waktu yang cukup lama.
“Dan sudah kita tempati 79 tahun. Jadi, bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi,” kata Jokowi kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Ia bercerita bahwa kedua istana yang ada di Jakarta, yakni Istana Negara dan Istana Merdeka dulunya dihuni oleh para gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa kolonial. Misalnya Istana Negara yang dulunya dihuni oleh mantan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, sedangkan Istana Merdeka dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge.
Sementara itu, Istana Bogor yang menjadi kediaman Presiden juga dihuni oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem baron van Imhoff.
Presiden dua periode itu menekankan bahwa pembangunan IKN guna menggantikan ‘Istana Kolonial’ itu baru akan selesai sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang.
Diketahui sejauh ini Jokowi belum menerbitkan aturan yang bakal menjadi dasar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Jokowi bilang bahwa memindahkan ibu kota bukan perkara mudah. Dia bahkan menganalogikan bagaimana ribetnya pindahan rumah.
“Pindah rumah aja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” kata Jokowi di IKN, Senin (12/8/2024).
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan melulu perkara administratif, melainkan juga harus dipastikan kesiapan segala infrastruktur penunjangnya. Sebab itu menurut Jokowi, dirinya sebelum menerbitkan dasar hukum yang melandasi pemindahan ibu kota negara, maka harus lebih memastikan kesiapan di lapangan.
Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto IKN dapat optimal berfungsi menjadi ibu kota baru Indonesia dalam tiga sampai lima tahun mendatang.
“Saya percaya dalam tiga, empat, lima tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan,” kata Prabowo Subianto di IKN, Senin (12/8/2024).
Baca Juga:
Keppres IKN Tak Kunjung Terbit, Jokowi: Pindah Rumah Saja Ribet Jangan Menggampangkan
Kerja di IKN, ASN Antar Kementerian dan Lembaga harus Berbagi Kantor
