Etnis Bersenjata Diduga Bantai Ratusan Muslim Ronghingya ketika Akan Mengungsi ke Bangladesh

Sekelompok etnis bersenjata yang menentang pemerintahan militer Myanmar, Tentara Arakan (AA) diduga melakukan serangan mematikan terhadap Muslim Rohingya yang berupaya mengungsi ke Bangladesh pada Senin (5/8/2024). Serangan yang terjadi dekat Sungai Naf di negara bagian Rakhine itu dilaporkan melibatkan pesawat nirawak alias drone dan artileri hingga menewaskan sekitar 150 warga sipil.

ABC News melaporkan bahwa jumlah korban pada serangan tersebut menjadi salah satu insiden paling mematikan yang melibatkan warga sipil yang pernah terjadi selama perang saudara yang sedang berlangsung di negara tersebut.

Tentara Arakan atau AA yang merupakan sayap militer kelompok etnis Rakhine di negara bagian tersebut, membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka justru menyatakan belasungkawa kepada para korban dan keluarganya. Namun, dua orang yang mengaku selamat dan dihubungi oleh Associated Press (AP) menyalahkan kelompok itu atas serangan tersebut, begitu pula aktivis Rohingya dan Pemerintah militer Myanmar.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Doctors Without Borders, pada hari Jumat (9/8/2024), mengatakan beberapa pasien melaporkan melihat orang-orang dibom ketika mencoba mencari perahu untuk menyeberangi sungai menuju Bangladesh dan melarikan diri dari kekerasan dari negaranya. “Yang lain menggambarkan melihat ratusan mayat di tepi sungai,” kata pernyataan Doctors Without Borders.

Video-video mengerikan yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan jenazah orang dewasa dan anak-anak berserakan di sepanjang jalan dekat tepi sungai. Baik video maupun rincian serangan tersebut tidak dapat diverifikasi dengan mudah karena ketatnya pembatasan perjalanan dan pertempuran yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

It’s not in Gaza, it’s in Arakan where the terrorist Arakan Army (AA) has brutally killed over 300 Rohingya Muslims, including children, in the past two days. Are these innocent children and women an armed group? The situation in Maungdaw is worse than 2017. #RohingyaGenocide pic.twitter.com/xtIRo0mL1L

— Misbahur Rahman (@rayyan_misbahur) August 6, 2024

Gerilyawan pro-demokrasi dan angkatan bersenjata etnis minoritas telah berusaha menggulingkan penguasa militer Myanmar dari kekuasaan sejak mereka merebut kendali dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu. Namun, pertempuran di Rakhine telah menimbulkan kekhawatiran akan bangkitnya kembali kekerasan terorganisir terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Pada 2017, kampanye penumpasan pemberontakan militer mendorong setidaknya 740 ribu anggota komunitas Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk mencari keselamatan. Hampir semua dari mereka tetap tinggal di sana, tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak dan tidak dapat kembali ke rumah karena ketidakstabilan yang terus berlanjut.

Banyak orang Rohingya yang telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, namun menghadapi prasangka yang meluas dan umumnya tidak diberi kewarganegaraan dan hak-hak dasar lainnya di negara mayoritas Budha tersebut.

Tentara Arakan, yang mencari otonomi dari pemerintah pusat Myanmar, memulai serangannya di Rakhine pada bulan November lalu, dan telah menguasai sembilan dari 17 kota, bersama dengan satu kota di negara bagian tetangga, Chin. Sejak Juni, mereka telah berusaha merebut kota perbatasan Maungdaw.

Mereka juga pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat sebelumnya, khususnya yang melibatkan perebutan kota Buthidaung pada pertengahan Mei. Tentara Arakan dituduh memaksa sekitar 200 ribu penduduk Buthidaung, sebagian besar warga Rohingya, untuk pergi, dan kemudian membakar sebagian besar bangunan di sana.

Kelompok tersebut membantah tuduhan itu, meskipun para saksi menggambarkan tindakan kelompok tersebut kepada Associated Press dan media lainnya. Tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Tentara Arakan merupakan hal yang kontroversial karena kelompok tersebut telah memainkan peran utama dalam memenangkan kemenangan di medan perang untuk gerakan perlawanan melawan kekuasaan militer.