Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan dukungan kepada Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024. Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri menjelaskan alasan mengapa partainya menjatuhkan pilihan pada Bobby.
Semula PKS hendak mendukung Edy Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara sebelumnya, untuk dijagokan dalam Pilgub Sumut 2024. Namun sebelum itu, PKS meminta Edy untuk mencari partai lain guna diajak berkoalisi dan mendeklarasikan dirinya pada Pilkada Sumut.
Menurut Ahmad Mabruri sampai batas waktu yang ditentukan, Edy belum juga menggaet partai lain. Sebab itu partainya berusaha menjajaki komunikasi dengan Bobby.
PKS mengajukan sembilan keinginan kepada Bobby. Menantu Jokowi itu pun menyanggupi untuk melaksanakan keinginan PKS jika menang Pilkada Sumut.
“Atas dasar kesepahaman itu akhirnya DPP PKS memberikan SK dukungan kepada Bobby Nasution,” ujar Ahmad Mabruri kepada awak media, Minggu (4/8/2024).
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku, pihaknya tidak meminta posisi calon wakil gubernur untuk mendampingi Bobby. Dia mengatakan menyerahkan sepenuhnya figur yang bakal mengisi calon gubernur kepada Bobby.
Ahmad Syaikhu mengatakan, mesin partainya telah siap untuk menjadi salah satu tim pemenangan bagi Bobby dalam Pilkada Sumut mendatang.
“Sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau [Bobby],” kata Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).
Dukungan PKS menambah jumlah dukungan partai politik kepada Bobby menjadi total delapan partai, setelah yang terkini dukungan dari PKB. Kedelapan partai itu terdiri dari PKS, PKB, Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid sempat menyatakan bahwa koalisi parpol pendukung Bobby sebagai superkoalisi. Ia bahkan optimis bahwa koalisi itu akan mampu memenangkan Bobby menjadi orang nomor satu di Sumut.
“Menunjukkan bahwa cahaya kemenangan itu ada di Mas Bobby-lah begitu,” kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Menyangkut bakal calon wakil gubernur Sumut yang akan dipasangkan dengan Bobby, Jazilul bilang bahwa hal itu akan diputuskan bersama-sama dengan parpol koalisi.
Kritik Dinasti Jokowi
Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 silam, PKS kerap mengkritis kepemimpinan Jokowi. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mulyanto sempat mengkritik tumbuhnya politik dinasti dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 2020 lampau.
Saat itu dia merespons langkah putra sulung dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang maju sebagai calon wali kota pada Pilkada 2020. Kala itu Mulyanto menilai tindakan itu secara etika kurang pantas.
Munculnya politik dinasti menurut dia bakal menghambat hadirnya sistem politik modern yang profesional di Indonesia. Sebab, kepemimpinan tidak berbasiskan ideologis tetapi biologis. Bagi partai, politik dinasti juga menghambat kaderisasi. Jika partai politik mengalami masalah kaderisasi, bisa jadi berdampak juga kepada kaderisasi kepemimpinan.