Proposal Rencana Pemerintahan Trump: Hapus Pornografi, Tutup Kementerian Pendidikan hingga Memperluas Kekuasaan Presiden

Pemerintahan Donald Trump disebut akan menghapus pornografi, menutup Kementerian Pendidikan hingga memperluas kekuasaan presiden jika memenangkan Pilpres AS 2024 mendatang.

Hal itu terungkap dalam sebuah dokumen berisi proposal rencana Trump jika memenangkan Pilpres 2024. Dokumen yang disebut ‘Project 2025’ itu diterbitkan lembaga pemikir AS yang dekat dengan kalangan konservatif, The Heritage Foundation.

Dilansir dari BBC, dokumen itu menyerukan pemecatan ribuan pegawai negeri, perluasan kekuasaan presiden, pembubaran Departemen Pendidikan, pemotongan pajak, larangan pornografi, penghentian penjualan pil aborsi, dan lain-lainnya.

Donald Trump berusaha menjauhkan diri dari dokumen tersebut, sementara Partai Demokrat berusaha menyoroti usulan tersebut, yang menurut mereka merupakan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi pada masa jabatan Trump yang kedua.

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi lembaga-lembaga pemikir di Washington dari semua kalangan politik untuk mengajukan daftar harapan kebijakan bagi calon pemerintahan yang akan datang.

Heritage Foundation yang konservatif telah menghasilkan cetak biru kebijakan untuk pemerintahan Partai Republik di masa depan sejak Ronald Reagan terpilih pada tahun 1980.

Project 2025 saat ini dipublikasi sejak April 2023 lalu. Banyak dari proposal tersebut kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum jika diterapkan.
Ada lonjakan perhatian seputar dokumen tersebut baru-baru ini. Oposisi liberal kini semakin meningkat setelah Trump memperpanjang keunggulannya dalam jajak pendapat setelah kinerja debat Presiden Joe Biden yang buruk.

Keputusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini yang memperkuat kekebalan presiden semakin mengkhawatirkan Partai Demokrat mengenai apa yang mungkin dicapai mantan presiden tersebut jika ia kembali ke Gedung Putih.

Karena usia Biden yang semakin menjadi topik utama pemilu, partai tersebut bertujuan untuk memfokuskan kembali perhatian para pendukungnya dalam upaya memobilisasi pemilih untuk menentang Project 2025, yang baru-baru ini dikatakan Biden akan “menghancurkan Amerika”.

Dibantah Trump

Sebagai tanggapan, Trump telah menolak dokumen tersebut. “Saya tidak tahu apa-apa tentang Project 2025,” tulis Trump di situs media sosialnya, Truth Social.

“Saya tidak tahu siapa dalang di baliknya. Saya tidak setuju dengan beberapa hal yang mereka katakan dan beberapa hal yang mereka katakan benar-benar konyol dan buruk,” tambahnya.

Namun penyusun dokumen itu penuh dengan mantan penasihat Trump, termasuk direktur Paul Dans, yang merupakan kepala staf di Kantor Manajemen Personalia saat Trump menjadi presiden.

Russell Vought, mantan pejabat pemerintahan Trump lainnya, menulis bab penting dalam dokumen tersebut dan juga menjabat sebagai direktur kebijakan platform Komite Nasional Partai Republik pada tahun 2024.

“Lebih dari 100 organisasi konservatif berkontribusi pada dokumen tersebut,” kata Heritage.

Termasuk banyak organisasi yang akan sangat berpengaruh di Washington jika Partai Republik mengambil kembali Gedung Putih.

Pada awal bulan Juli, Presiden Heritage, Kevin Roberts semakin memicu kemarahan seputar Project 2025 dengan meningkatkan kemungkinan kekerasan politik dalam sebuah wawancara siniar.

“Kita sedang dalam proses revolusi Amerika kedua, yang akan tetap tidak berdarah jika kelompok sayap kiri mengizinkannya,” kata Roberts kepada podcast War Room, yang didirikan oleh penasihat Trump, Steve Bannon.

Sebagai tanggapan, tim kampanye Biden menuduh Trump dan sekutunya memimpikan revolusi dengan kekerasan untuk menghancurkan gagasan tentang Amerika.

Dokumen Project 2025 menyatakan empat tujuan kebijakan utama, yakni memulihkan keluarga sebagai pusat kehidupan Amerika; membongkar administrasi negara; mempertahankan kedaulatan dan perbatasan negara; dan menjamin hak individu yang diberikan Tuhan untuk hidup bebas.