Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran 2025. Hal itu diutarakan pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP).
“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024), seperti dikutip dari ANTARA.
Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk delapan program BPIP. Hampir separuh dari total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker.
Lalu, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.
Berikutnya, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.
Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.
Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif BPIP yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp299,42 miliar, yang diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp172,08 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp127,34 miliar.
Dia menjelaskan pagu indikatif BPIP tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024. BPIP, kata dia, mendapatkan anggaran sebesar Rp357,49 miliar pada tahun 2023, dan Rp342,26 miliar pada tahun 2024.
Diketahui, laju ekonomi Indonesia pada 2024 diproyeksikan Bank Dunia mengalami pelambatan. Hal ini seiring dengan melemahnya perekonomian global.
Pada Februari lalu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen meramal perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen sepanjang tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,03 persen.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga disebut cenderung melambat pascapandemi. Padahal konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian. Daya beli masyarakat disebut mengalami tekanan berulang kali akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang mandek.