Pemerintah Bantah Berencana Jalin Diplomatik Resmi dengan Israel

Pemerintah membantah berniat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu menyusul pemberitaan media asing yang menuding Pemerintah Indonesia berniat membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

“Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (28/2/2024), dikutip dari ANTARA.

Tudingan tersebut dilontarkan dalam pemberitaan Jewish Insider, sebuah media yang mem-branding diri sebagai platform kurasi konten dan layanan publikasi yang meliput berita politik dan bisnis AS dengan sudut pandang Yahudi.

Dalam pemberitaan yang ditulis Lahav Harkov itu, Jewish Insider melaporkan bahwa penasihat senior Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Andi Widjajanto dan Ronen Levy, yang saat itu menjabat sebagai direktur jenderal Kementerian Luar Negeri dan salah satu pemain kunci Israel dalam Abraham Accords, bertemu di Yerusalem pada bulan September 2023.

Media itu juga menuding Capres 03, Prabowo Subianto telah lama mendukung normalisasi dengan Israel dan, sebagai menteri pertahanan, bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel saat itu, Eyal Hulata. Normalisasi hubungan kedua negara akan berimplikasi pada penghapusan Israel dari daftar hitam visa Indonesia.

Rancangan perjanjian tersebut muncul setelah sekitar empat bulan perundingan. Warga Israel yang telah menemukan cara untuk melakukan bisnis di Indonesia, sebagian besar di bidang teknologi pertanian, serta warga Yahudi Amerika yang bekerja di Jakarta, berperan dalam menyatukan kedua negara tersebut.

Setelah perang Gaza dimulai, menurut laporan media itu sejumlah pihak ingin menunda kesepakatan tersebut, karena waktunya tidak tepat. Seorang sumber diplomatik senior mencatat bahwa Indonesia tidak mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak akan dilaksanakan hanya saja ini bukan waktu yang tepat.

Sumber diplomatik senior juga mengatakan bahwa Jakarta yakin untuk menjalin hubungan dengan Israel setelah keberhasilan hubungan antara Israel dan UEA. Dan bahwa minoritas Kristen di Indonesia yang cukup besar, sekitar 29 juta orang atau 10 persen dari populasi, adalah pro-Israel.

Namun Ari menekankan bahwa tidak benar Jokowi sampai mengirim utusan khusus untuk berbicara dengan Israel. Dia menjelaskan bahwa untuk urusan luar negeri, presiden menugaskan pada menteri luar negeri (menlu) atau atas koordinasi dengan menlu.

“Posisi resmi presiden diwakili oleh pernyataan dan sikap menlu,” ujar Ari Dwipayana.