Lebih dari 6.400 dokter magang mengajukan pengunduran diri (resign) sebagai protes terhadap rencana pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk menambah 2.000 kuota mahasiswa kedokteran di tahun depan. Protes itu terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa aksi mogok para dokter dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Ada sekitar 13.000 dokter magang di Korsel. Pada Senin (19/2/2024), 6.415 dokter peserta pelatihan di 100 rumah sakit mengajukan pengunduran diri. Berhentinya dokter magang di sejumlah rumah sakit (RS) menyebabkan beberapa pasien mengalami penundaan tindakan operasi dan perawatan lainnya.
Wakil Kedua Menteri Kesehatan Korsel Park Min-soo menyebut, pemerintah akan memperpanjang jam operasional di 97 RS umum dan ruang gawat darurat di 12 RS militer.
“Kami tidak dapat memberikan pembenaran atas tindakan para dokter yang meninggalkan pasiennya untuk memprotes suatu kebijakan, meskipun mengetahui apa akibat dari tindakan kolektif tersebut. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoperasikan sistem medis darurat untuk meminimalkan kemungkinan kerugian pada pasien,” ujar Park, dilansir dari Antara.
Penambahan kuota penerimaan pasien diperlukan untuk mengatasi kekurangan dokter, terutama di daerah pedesaan serta bidang medis penting, seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, kebidanan, dan pengobatan darurat.
Otoritas kesehatan Korsel mengklaim jumlah dokter dibandingkan penduduk Negeri Gingseng itu termasuk yang terendah di negara maju. Namun, para dokter mengkritik pemerintah Korsel karena belum membahas masalah ini dengan komprehensif, padahal berpotensi membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran. Pemerintah Korsel justru menangguhkan izin medis dari dua pejabat Asosiasi Medis Korea, yang mewakili para dokter.
Di sisi lain, kekhawatiran kekosongan layanan medis dialami beberapa orang ketika dokter peserta pelatihan di RS Severance mengumumkan penangguhan layanan mereka. Dampaknya, RS itu beralih ke situasi darurat dan menyesuaikan jadwal operasi dan prosedur untuk pasien. Di beberapa RS di Seoul, sejumlah pasien yang operasinya tidak mendesak terpaksa dipulangkan atau dipindahkan ke RS lain.
Meski pemerintah Korsel mengeluarkan perintah untuk kembali bekerja, para dokter yang masih dalam masa magang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Bahkan, para dokter magang itu malah menyatakan perintah tersebut tidak memiliki validitas hukum.