Petinggi TKN Prabowo-Gibran Ramai-ramai Kritik Film Dirty Vote

Film dokumenter yang membahasa dugaan kecurangan Pemilu 2024 dirilis pada Minggu (11/2/2024). Film berjudul Dirty Vote itu hasil garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono. Dandhy, seorang aktivis sosial dan lingkungan.

Film yang digarap dengan riset dan telaah mendalam itu melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dirty Vote pun berhasil menggaet atensi publik. Beberapa jam setelah penayangan perdana film ini di platform berbagai video YouTube, Dirty Vote mendapat ratusan ribu penonton.

Perilisan Dirty Vote membuat kubu TKN Prabowo-Gibran berang. Sejumlah petinggi pada kubu Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ramai-ramai mengkritisi film tersebut.

Tudingan Kampanye Hitam

Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menuding film Dirty Vote sebagai bentuk kampanye hitam (black campaign).

“Itu kan namanya ‘black movie’, ‘black campaign’ ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin,” kata Airlangga, sebagaimana dikutip melalui Antara.

Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai “black movie” karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Disebut Fitnah

Setali tiga uang dengan Airlangga, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mencurigai film Dirty Vote bertujuan untuk menurunkan muruah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Habiburokhman bahkan tak segan untuk menuding film tersebut sebagai bentuk fitnah tanpa menjabarkan bukti tandingan.

“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman.

Dia berpendapat narasi-narasi yang disampaikan tiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter itu berseberangan dengan pendirian rakyat. Tiga pakar hukum tata negara yang tampil dalam film dokumenter itu ialah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” katanya.

Mustahil Curang

Hal semisal dikatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang bilang, kecurangan pemilu tidak mungkin terjadi di era teknologi saat ini.

“Zaman begini mana bisa curang? Masa zaman begini masih bisa curang itu, bagaimana? Memang masih ada yang rahasia? Yang mau (curang) juga saya kira nggak akan dapat. Semua terbuka, rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang itu bagaimana caranya?” ujar Zulkifli.

PAN merupakan salah satu partai yang turut mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Zulkifli Hasan mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan isu-isu yang dapat membuat resah.

“Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan kan? Kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, curanglah, ini begitulah, ini begitulah, kan jadi membuat orang resah,” kata Zulkifli.

Respons Bey Triadi

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menegaskan dirinya tetap netral dan tidak berpihak meskipun namanya disebut sebagai “orang dekat” Istana Kepresidenan dalam film dokumenter Dirty Vote.

Sebelum menjabat sebagai pj gubernur Jawa Barat, Bey merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden serta sering berada satu ring dengan Presiden Joko Widodo.

“Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak,” kata Bey.

Bahkan, Bey menantang siapa pun untuk melakukan pembuktian jika menemukan bukti dirinya tidak netral dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu 2024, khususnya pada pilpres, seperti diungkapkan dalam film dokumenter tersebut.

“Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral,” ujarnya.

Bey juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat menentang keras tindak kecurangan, sehingga dia mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.

“Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang),” ujarnya.

Dalam film dokumenter yang ditayangkan di media sosial, Dirty Vote, diungkapkan bahwa Pemilu 2024 diduga terjadi kejanggalan dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi.

Salah satu yang disinggung dalam film tersebut adalah penunjukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap penjabat (pj) gubernur di berbagai wilayah, termasuk Bey Machmudin sebagai pj gubernur Jawa Barat yang dinilai strategis dengan jumlah pemilih Pemilu 2024 terbanyak sekitar 35 juta di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Selain Bey, Jokowi juga menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022.