APBN Defisit Rp347,6 Triliun Sepanjang 2023
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) 2023 sepanjang tahun mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun.
“Defisit kita jauh lebih kecil 1,65 persen dari PDB (produk domestik bruto) dengan demikian rasio utang kita Insyaallah bisa terus terjaga dan dalam hal ini bisa dikelola dalam sisi risiko maupun kinerjanya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (2/1/2024), dilansir dari laman resmi Kemenkeu.
Menurut Sri Mulyani, realisasi defisit APBN 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun. Dari total pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun.
Sedangkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukup sebesar Rp286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun.
Kemudian, realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun atau melampaui alokasi APBN 2023. Realisasi belanja negara meningkat 0,8 persen dari tahun 2022. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.240,6 triliun.
Realisasi kementerian/lembaga yang merupakan komponen dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.153,5 atau meningkat 6,3 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu belanja kementerian/lembaga antara lain untuk penebalan bantuan sosial atau bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan Pemilu.
Untuk realisasi belanja nonkementerian/lembaga mencapai Rp1.087,2 triliun atau menurun 9,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non-kementerian lembaga tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun.
Realisasi transfer ke daerah tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun atau meningkat sebesar 8,0 persen dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi dana bagi hasil (DBH) dan pembayaran kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2022, serta meningkatkan penyaluran dana alokasi khusus (DAK).
Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun. Pembiayaan utang di tahun 2023 mencapai Rp407,0 triliun. Pembiayaan dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund).
Baca Juga:
Ganjar Bakal Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Insentif Guru Agama
Relawan Srikandi Ganjar Banten Hadirkan Pasar Sembako Murah Guna Ringankan Beban Ibu Rumah Tangga
