KemenPAN-RB Rancang Rekrutmen ASN Tiap 3 Bulan Sekali

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merancang rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tiga bulan sekali. Padahal, sebelumnya rekrutmen ASN digelar satu atau dua kali dalam setahun. Jarak rekrutmen yang dipersingkat merujuk pada tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

 “Jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan, karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Rekrutmen ASN yang digelar satu atau dua kali dalam setahun sebabkan pengangkatan tenaga honorer untuk mengisi kekosongan pekerjaan pascadilakukan pensiun. Sementara jika rekrutmen dilakukan dengan intensitas yang diperpendek, maka kekosongan itu bisa cepat ditambal.

“Jadi dari sekarang bisa di daftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer tapi langsung ASN,” tutur Anas.

Meski akan digelar rutin, perekrutan ASN tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Misalnya, ada 600 orang dari Kementerian Keuangan yang pensiun. Namun, rekrumen ASN hanya menerima 200 orang karena tenaga teknis akan dirampingkan dengan digitalisasi. Hingga Desember 2024, Kementerian PAN RB ditargetkan menata 2,3 juta tenaga non-ASN atau honorer yang tidak dapat ditambah lagi.

Kementerian PAN RB akan mengefisienkan struktur melalui perampingan eselon dua. Yaitu, mengurangi sekitar 1.200 tenaga atau menghemat biaya birokrasi sampai Rp8 triliun.

Fokus Digitalisasi

Kementerian PAN RB berencana membuka rekrutmen besar-besar pada formasi digital yang menyasar lulusan baru mulai 2024 nanti. Kementerian PAN RB akan berfokus menangani digitalisasi birokrasi. Rekrutmen ASN 2024 akan menyasar lulusan baru yang bisa mengisi posisi dalam upaya percepatan transformasi birokrasi. Di antaranya, akuntan dan talenta-talenta digital.

“Kami sudah petakan mana yang positif growth mana zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan, yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional, begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital,” ucapnya.

Menurut Anas, ASN memiliki kesempatan untuk menempati jabatan kepala dinas dengan mengikuti job training di BUMN terbaik dalam waktu tertentu. Sehingga, tidak melulu mengikuti diklat.

Baca Juga:

Apartemen Mewah Firli Bahuri Digeledah Polisi

Dicurhati Lonjakan Harga Pangan, Ganjar Beberkan Strategi Stabilkan

Jokowi Minta Mahfud MD Tangani Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh