Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati segera membayar utang Rp16 triliun kepada Perum Bulog.
“Yang tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi Rp 16 triliun,” ujar Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan usai rapat terbatas yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Kabinet, Senin (6/11/2023).
Selain itu, kata dia, Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp19,1 triliun. Kebutuhan tambahan anggaran beras tersebut terdiri dari dua tahap. Yaitu, tahap pertama, Bulog membutuhkan anggaran Rp7,9 triliun. Lalu, tahap kedua, Bulog membutuhkan anggaran Rp8,4 triliun.
“Dan, ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan yang lain sebesar 2,8. Jadi, ada 19,1 triliun,” katanya.
Airlangga mengungkapkan, stok beras cadangan pemerintah di gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah karena pemerintah akan mengimpor beras lagi. Di sisi lain, rapat juga membahas insentif yang bisa diberikan untuk pembebasan bea masuk beras dan bantuan pangan untuk tahun 2024.
“Bapak Presiden sudah setuju pada tahun 2024, bahwa kami akan berikan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi beras tetap 10kg untuk 22,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM),” ujar Airlangga.
Bahkan, rapat membahas pula bantuan stunting terhadap 1,4 juta KRS (keluarga rawan stunting).