Menlu Retno Kutuk Serangan Israel, Tegaskan Perdamaian Tak Akan Tercipta hingga Akar Konflik Diselesaikan

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengutuk keras serangan Israel terhadap warga Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan dalam Sidang Khusus Sesi Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 Lanjutan, New York, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (26/10/2023) waktu setempat.

“Indonesia mengutuk keras kekerasan Israel terhadap warga Palestina, terhadap rumah sakit, dan tempat ibadah di Gaza,” kata Retno.

Indonesia, kata Retno juga mengutuk aksi kekerasan Israel terhadap warga Gaza.

“Pembunuhan tanpa pandang bulu, penculikan, dan hukuman kolektif terhadap warga sipil juga harus dikutuk, karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional,” ujar Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mengkritisi Dewan Keamanan PBB yang gagal menghadirikan genjatan senjata atas konflik yang mendera Israel-Palestina. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus kembali diisi dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Dua hari yang lalu, kami mengingatkan Dewan Keamanan akan kewajiban moral mereka untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah,” katanya.

“Membawa kemanusiaan kembali ke Dewan Keamanan, dan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama,” sambung Retno.

Guna merespons kondisi di Gaza, Indonesia mendesak agar Israel menghentikan agresinya demi mencegah lebih banyak korban sipil.

“Majelis Umum harus menuntut gencatan senjata segera, jangka panjang, dan dihormati sepenuhnya,” katanya.

Indonesia juga mendesak Majelis Umum untuk menyerukan akuntabilitas, termasuk pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

“Kedua, menjamin akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” kata Retno.

Indonesia juga menyerukan kepada Majelis Umum, bersama dengan badan-badan PBB terkait, untuk meningkatkan upaya dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Kita harus terus mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara utama untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan terlaksana,” ujar Retno.

Indonesia juga menolak pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Menurut Retno, masyarakat tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya.

Seruan untuk mengevakuasi wilayah Gaza utara, kata Retno menambah kehancuran akibat pemboman terus-menerus terhadap rumah-rumah, blokade listrik, gas, bahan bakar, air, dan hukuman kolektif selama bertahun-tahun.

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.

Terakhir, Retno mengatakan bahwa mustahil akan ada perdamaian antara Palestina-Israel tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Untuk itu Indonesia kembali mendorong kembali proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara, berdampingan antar Israel-Palestina.

Indonesia juga menyerukan penghentian upaya sistematis dari Israel untuk menduduki wilayah Palestina.

“Kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina tidak punya pilihan lain selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka,” ujarnya.

“Adalah tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan sekarang,” lanjutnya.

Diketahui, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi mengenai situasi yang sedang berlangsung di Gaza setelah dua rancangan resolusi yang bersaing ditolak oleh negara-negara anggota pada Rabu (25/10/2023).

Rusia dan China memveto resolusi yang dirancang AS, yang menyerukan “jeda kemanusiaan” dan hak Israel untuk membela diri. Rancangan resolusi kedua yang disponsori oleh Rusia, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, gagal mendapatkan cukup suara untuk disahkan. Amerika Serikat diperkirakan akan memveto resolusi tersebut jika pun resolusi itu memperoleh cukup suara untuk disetujui.

Kedua resolusi tersebut diajukan untuk pemungutan suara pada hari Rabu di markas besar PBB di New York setelah perdebatan terbuka yang intens oleh para anggota mengenai “situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina”.

Melansir Al Jazeera, ini adalah rancangan resolusi DK PBB kedua yang dilakukan pemungutan suara sejak perang Israel-Palestina dimulai tiga minggu lalu. Yang pertama diadakan pada tanggal 18 Oktober, ketika AS memblokir resolusi yang menyerukan “jeda kemanusiaan”. Di mana dua belas negara memberikan suara mendukung.