4.791 Pendaftar PPDB di Jawa Barat Ditolak Karena Lakukan Kecurangan

Sebanyak 4.791 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) di Provinsi Jawa Barat ditolak dalam proses seleksinya. Apa penyebabnya?

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, penolakan mereka dalam proses PPDB ini karena dinilai melakukan kecurangan. Menurutnya, keputusan penolakan seluruh pendaftar ini merupakan langkah yang tepat. 

“Jadi ada 4.791 yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili, yang disiasati, sudah kita batalkan. Sebanyak itu yang kira-kira kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikuti pada peraturan yang kita laksanakan,” ujar pria yang akrab disapa Emil ini melalui keterangan persnya, Senin (17/7/2023).

Ia memastikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran PPDB 2023. Penolakan pendaftar PPDB disebabkan berbagai masalah. Di antaranya, masalah data dalam dokumen kependudukan, nilai rapor, hingga bukti prestasi. 

Emil mengharapkan, pembatalan pendaftaran peserta PPDB tersebut mampu memberikan efek jera kepada calon peserta didik, maupun orang tua yang mencoba menggunakan cara ilegal untuk masuk ke sekolah negeri pilihan. 

“Ini terstruktur, ada tim pengaduan, dan kita sudah membatalkan. Pendaftar PPDB yang ditolak bisa masuk ke sekolah lain sesuai dengan ketentuan,” katanya. 

Adapun pelaksanaan PPDB Tahun 2023 tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat telah rampung, serta dilanjutkan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya memastikan kegiatan MPLS tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat dilakukan sesuai dengan peraturan.

Gubernur Jabar, memastikan pihaknya bakal terus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB, demi memperbaiki sistem penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya.

“Kita evaluasi, banyak komplain juga sana-sini. Nanti, bersama pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi. Misalkan terjadi kekurangan fasilitas di beberapa wilayah, itu juga akan jadi atensi penyelesaian di tahun mendatang,” tandasnya.