Cegah Resesi Seks, China Beri Izin 30 Hari Cuti Nikah
Sejumlah provinsi di Cina akan memberlakukan izin cuti menikah selama 30 hari dan dibayar. Kebijakan ini, diputuskan untuk mencegah peningkatan resesi seks di Negeri Tirai Bambu.
Meningkatkan Angka Kelahiran: Kebijakan pengantin baru untuk mengambil cuti berbayar selama 30 hari, dilakukan otoritas setempat untuk mendorong pernikahan dan meningkatkan kembali angka kelahiran masyarakatnya.
“Perpanjangan cuti menikah [terjadi] terutama di beberapa provinsi dan kota dengan perkembangan ekonomi yang relatif lambat,” demikian disampaikan Partai Komunis Cina seperti dikutip Antara dari People’s Daily Health, Rabu (23/2/2023).
Kebijakan Cuti: Disampaikan pihak Partai Komunis Cina, Provinsi barat laut Gansu dan provinsi penghasil batu bara Shanxi saat ini memberikan cuti selama 30 hari. Sedangkan, Shanghai memberikan cuti 10 hari dan Sichuan hanya tiga hari.
Dekan Institut Penelitian Pembangunan Sosial di Southwestern University of Finance and Economics, Yang Haiyang mengatakan upaya memperpanjag cuti pernikahan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan angka kelahiran bayi.
Butuh Kebijakan Pendukung: Awalnya, cuti menikah berbayar di China memang hanya diberikan selama tiga hari. Akan tetapi, seiring perkembangannya kini sejumlah provinsi negara tersebut telah mampu menetapkan tunjangan yang lebih besar sejak Februari.
“Perpanjangan cuti menikah itu kebanyakan dilaksanakan di daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya masih lambat. Sejumlah kebijakan pendukung lainnya masih diperlukan, seperti subsidi perumahan dan cuti berbayar untuk ayah baru,” tutur Haiyang.
Penurunan Populasi: Otoritas Cina melaporkan di tahun 2022, populasi penduduk negara tersebut turun untuk pertama kalinya dalam enam dekade, Data ini, memprediksi bahwa penurunan pada jumlah penduduk di China akan berlangsung lama.
Pada tahun lalu pula, data pemerintah Cina mencatat angka kelahiran terendah yang pernah dicatat, yaitu 6,77 kelahiran per 1.000 orang. Pemicu terbesar penurunan populasi China ialah adanya kebijakan memiliki satu anak yang diberlakukan sejak 1980, hingga 2015.
“Biaya pendidikan yang melonjak pesat juga mendorong warga Cina untuk tidak memiliki lebih dari satu anak, atau bahkan tidak memilikinya sama sekali,” demikian disampaikan otoritas setempat.
