Erick Thohir Haramkan Mantan Koruptor Jabat Direksi BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengharamkan mantan terpidana korupsi untuk menduduki jabatan sebagai jajaran direksi pada perusahaan pelat merah.
Larang koruptor: Untuk mewujudkan langkah itu, Erick mengaku bakal membuat daftar nama-nama mereka yang koruptor. Sehingga jika ke depan nama-nama itu diajukan menjadi direksi BUMN, maka akan otomatis gugur.
Daftar nama-nama tersebut akan lebih dahulu diajukan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Kita juga mau ciptakan blacklist, jadi orang-orang yang sudah terbukti korup, ada masalah hukum dan macam-macam, itu kesepakatan nanti hasil audit BPKP didukung oleh BPK, nanti kita ajukan kepada Bapak Presiden dan Ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN, kita create blacklist,” ujar Erick dalam acara acara Road to G20 bersama Himpuni yang digelar secara virtual, Selasa (25/10/2022).
Alasan: Tujuan pembuatan daftar hitam para koruptor itu agar orang-orang yang nirintegritas dan kemampuan tidak menduduki jabatan di perusahaan yang dikelola pakai duit rakyat. Erick tidak ingin BUMN yang selama ini telah diasuhnya kembali masuk ke era-era gelap.
“Jadi jangan nanti (BUMN) sudah diperbagusin, direksi terutama ya, yang dahulu bikin BUMN ini berantakan, misalnya contoh PT PN. Bayangkan punya utang Rp41 triliun, masa direksi yang jelek di perusahaan ini, naik lagi ke sini (BUMN lain), naik lagi ke sana,” katanya.
Kunci berkesinambungan: Erick berpandangan bahwa pembangunan BUMN mesti dilakukan secara holistik alias menyeluruh. Di mana pembangunan kepemimpinan dan sistem harus saling beriringan, tidak bisa dipisahkan.
Untuk itu dia merumuskan bahwa pembangunan BUMN wajib berkesinambungan. Tidak boleh asal rombak sehingga memutus jalannya kesinambungan dalam pembangunan perusahaan pelat merah itu.
Baca Juga:
Erick Thohir Yakin Tak jadi Presiden 2024: Karena Presiden Berikutnya Orang Jawa
