APBN Akhirnya Mengalir Sampai Proyek Kereta Cepat

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) bakal menggunakan anggaran negara. PT Kereta Api Indonesia (KAI) kini berupaya untuk menuntaskan proyek yang sempat dijanjikan tidak akan memakai duit rakat sepeser pun itu. 

PT KAI akan menuntaskan proyek melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun yang telah disetujui Komisi VI DPR RI. 

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dukungan PMN ini sangat penting untuk menyelesaikan proyek KCJB melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

“KAI akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder untuk pencairan PMN, sekaligus mengelola dengan akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan transportasi kereta cepat dengan tepat waktu,” kata Joni melansir Antara, Rabu (3/8/2022). 

Progres: Saat ini progres investasi Proyek KCJB telah mencapai 85 persen Sementara itu progres fisiknya telah mencapai 76 persen. KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 kilometer yang akan berhenti di 4 stasiun yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung). 

Menurutnya, KAI melalui KCIC akan terus berupaya mempersiapkan KCJB semaksimal mungkin sehingga tes dinamis KCJB dapat dilakukan pada November 2022 bertepatan dengan penyelenggaraan Presidensi G20. 

Skema biaya: Joni menjelaskan satu rangkaian KCJB terdiri dari 8 kereta dengan kapasitas sebanyak 601 pelanggan dengan layanan kelas VIP sebanyak 18 pelanggan, First Class sebanyak 28 pelanggan, dan Second Class sebanyak 555 pelanggan. Tarif yang akan dikenakan berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu. 

“Kecepatan maksimal yang dapat ditempuh KCJB yaitu 350 km per jam dengan waktu tempuh Jakarta – Bandung atau sebaliknya yaitu 36 – 45 menit saja,” katanya.

KCJB akan memberikan alternatif transportasi kepada masyarakat yang ingin bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. Dengan KCJB Indonesia menjadi negara dengan layanan kereta api cepat pertama di ASEAN.

Permintaan China: Sebelumnya, China meminta pemerintah Indonesia membayar biaya pembengkakan dalam proyek kereta cepat. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan China Development Bank (CDB) yang berkomitmen mendanai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya tersebut. 

Jauh hari, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni proyek business to business (B to B). Nada Serupa juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi melansir dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015 silam. 

Baca Juga:

​China Minta RI Ikut Tanggung Biaya Bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Alasan Stasiun BNI City Turut Layani KRL 

Dituduh Terima Suap Rp258 Miliar, Menteri Teknologi Informasi China Ditahan