Pernyataan Lengkap Jokowi tentang Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemilihan umum akan tetap digelar pada 2024. Pemilu pada 14 Februari sementara pilkada serentak pada November. Pernyataan itu Jokowi ungkap menjelang demo BEM SI hari ini Senin (11/4/2022).
“Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokowi dalam pengantar rapat persiapan Pemilu dan Persiapan Pilkada serentak 2024 sebagaimana diunggah di Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4).
Permintaan Jokowi: Jokowi meminta kepada para menteri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jadwal Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan. Hal itu dilakukan demi tak melahirkan spekulasi di lapangan.
Menurut Jokowi, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hal itu tertera dalam Undang0undang Pemilu yang menyebut tahapan Pemlu dimulai 20 bulan sebelum hari H pelaksanaan.
“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode,” imbuhnya.
Pelantikan komisioner: Jokowi juga meminta para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada Selasa 12 April besok.
“Segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Jokowi.
Terkait anggaran: Sementara dari sisi anggaran, Jokowi juga meminta alokasi anggaran persiapan Pemilu serentak 2024 yang diperkirakan sebesar Rp110,4 triliun segera diputuskan.
Anggaran itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD). Anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp76,6triliun. Sementara, sebanyak Rp33,8 triliun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp33,8 triliun,” kata Jokowi.
Payung hukum: Mantan wakil kota Solo itu juga meminta payung hukum yang menaungi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak segera dirampungkan.
Bahkan, Jokowi menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomunikasi dengan DPR dan KPU. Hal tersebut demi rencana dan progam mengenai Pemilu yang disusun bisa lebih detail.
“Sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menyebabkan perselisihan di lapangan,” kata Jokowi.
Isu yang beredar: Sebelumnya, isu soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus beredar. Di sisi lain, Jokowi juga sudah melarang anggota kabinet Indonesia Maju berbicara penundaan Pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Baca Juga:
Jokowi Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu: Sudah Jelas, Tanggalnya 14 Februari 2024
