Kemendagri Bolehkan Pasangan Siri Punya KK, Komnas Perempuan Meradang
Komnas Perempuan mempertanyakan sikap Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan pasangan siri membuat kartu keluarga (KK).
Mereka masih belum mengerti pasangan siri tak diakui negara tapi boleh punya KK.
Penjelasan: Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin bakal meminta penjelasan Kemendagri ihwal pasangan siri boleh punya kartu keluarga.
”Saya ingin lebih jelas kenapa Kemendagri mengeluarkan diizinkannya pasangan siri untuk membuat kartu keluarga, saya ingin menelusuri apa yang membuat kemendagri mengeluarkan itu,” ucapnya kepada Asumsi.co.
Berisiko: Mariana mengatakan pernikahan siri berisiko bagi pihak perempuan karena tidak dilindungi undang-undang meski sah secara agama.
Berbeda dengan pernikahan resmi yang diatur undang-undang. Semua diatur soal hak istri dan tanggung jawab suami.
Tak Konsisten: Mariana menilai Kemendagri sama saja tidak melindungi kalangan perempuan, karena nikah siri bisa makin marak usai dibolehkan memiliki KK.
Pemerintah diminta serius jika ingin menjamin hak dan memberi perlindungan kepada warga negara.
“Jadi kalo misalnya itu dibolehkan untuk menjadi kartu keluarga maka negara tidak konsisten melakukan perlindungan,” kata Mariana.
Saran: Mariana menyarankan pemerintah untuk mendorong pasangan siri segera menikah secara resmi.
Itu dinilai jauh lebih baik dan pihak perempuan bisa terlindungi dari pria yang enggan bertanggung jawab.
“Perlu didorong untuk nikah resmi, yang sesuai dengan undang-undang perkawinan baru bisa ada kartu keluarga” katanya.
Kemendagri: Sebelumnya, Kemendagri menyatakan pasangan siri bisa membuat kartu keluarga, tapi belum dicatat oleh negara.
Kartu keluarga pasangan siri nanti akan diberi catatan khusus lantaran belum menikah secara resmi yang diatur negara.
Baca juga:
Aktivisme Tagar dan Perjuangan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia
Kemendagri: Pasangan Nikah Siri Bisa Bikin Kartu Keluarga
Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan
