Besarnya Gaji DPR Tak Sebanding dengan Kinerja

Anggota Komisi IX DPR Krisdayanti mengungkapkan soal gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan, sebagai wakil rakyat periode 2019-2024.

Uang Bulanan Hingga Dana Aspirasi

Hal ini dibocorkannya saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube politikus Akbar Faizal baru-baru ini. Dalam tayangan tersebut, wanita yang akrab disapa KD ini mengaku menerima penghasilan setiap tanggal 1 dan 5 setiap bulannya.

“Tanggal 1 Rp16 juta, tanggal 5 Rp59 juta ya kalau tidak salah,” ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini, seperti dikutip dari tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Adapun jumlah uang ini juga mendapat potongan. Namun, dirinya tak mengungkapkan besaran potongannya. Bukan cuma itu, ia juga mengaku menerima dana aspirasi sebesar Rp450 juta yang diterimanya sebanyak lima kali dalam setahun.

“Itu memang wajib untuk (diterima) kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi itu Rp450 juta, lima kali dalam setahun,” terangnya.

Saat reses, istri dari Raul Lemos ini juga mengaku menerima uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) senilai Rp140 juta selama delapan kali dalam setahun.

Boleh Tampil Menyanyi

Meski sudah mendapatkan penghasilan fantastis, politikus asal PDI Perjuangan ini mengaku tetap boleh mendapatkan uang bayaran dari hasil menyanyi karena ia masih suka mengisi acara di berbagai kesempatan.

Ia mengungkapkan selama ini boleh tampil menyanyi sebagai seorang diva selama tidak mengganggu jam kerjanya sebagai anggota dewan yang mengurusi masalah kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan ini.

“Boleh manggung di hari kerja asalkan lokasi di sekitar Jakarta dan malam hari, tidak mengganggu rapat-rapat di hari kerja,” tuturnya.

Menyikapi hal ini, pengamat politik sekaligus peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus justru mengapresiasi Krisdayanti yang akhirnya bisa membuka ke publik jumlah gaji dan tunjangan yang diperoleh anggota DPR setiap bulan dan tahunnya.

“Data soal gaji dan tunjangan ini, cukup lama diharapkan publik agar bisa dibuka ke publik besarannya sebagai bentuk akuntabilitas anggota DPR. Akan tetapi hampir tak pernah ada anggota yang bisa seberani Krisdayanti menyebutkan detail penerimaan mereka secara terbuka,” katanya kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (15/9/2021).

Melalui penuturan KD, lanjut dia, publik akhirnya bisa mengetahui gaji anggota DPR setiap bulannya. Menurutnya, butuh keberanian besar seorang anggota DPR mengungkapkan penghasilannya ke publik.

“Butuh keberanian seorang anggota DPR mengungkapkan penghasilannya seperti Krisdayanti ini, entah dia sadar atau terpancing saat mengatakannya,” imbuhnya.

Tak Sebanding Kinerja

Lucius Karus menegaskan, sudah semestinya anggota DPR buka-bukaan penghasilan yang diterimanya setiap bulan sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik.

Usai mendengar penuturan KD, kata dia, publik akhirnya memahami mengapa selama ini anggota DPR tak pernah berani terbuka soal pendapatan mereka. Alasannya ternyata karena jumlahnya yang sangat fantastis.

“Pendapatan mereka memang tidak sebaiknya disembunyikan, dibuka saja. Toh, itu bukan uang haram tapi legal karena uang penghasilan mereka. Uang hingga ratusan juta diterima anggota setiap waktu,” terangnya.

Menurutnya, besaran gaji dan tunjangan anggota DPR memang tak sebanding dengan apa yang dikerjakan dan dihasilkan di Parlemen untuk kepentingan rakyat.

“Rupanya mereka sadar bahwa pendapatan mereka terlampau besar, sedangkan kinerja mereka sangat buruk, sehingga memberitahukan kepada publik jumlah uang yang mereka terima hanya akan menelanjangi kerakusan mereka memakan anggaran, tanpa tanggung jawab melalui kerja yang memadai,” imbuhnya.

Dari segi kinerja, ia menilai anggota DPR periode ini merupakan pejabat parlemen dengan kinerja terburuk selama era reformasi bila melihat yang dilakukan selama dua tahun.

“Kalau bicara DPR periode sekarang, dari kinerja dua tahun pertama mereka menjabat, saya rasa ada kondensi, mereka menjadi DPR dengan kinerja terburuk selama era reformasi. Gaji sebesar ini tak layak. Mereka baru menghasilkan empat RUU prioritas,” jelas dia.

Capaian ini, menurutnya jauh lebih sedikit dari periode sebelumnya yang berhasil menghasilkan 13 RUU prioritas. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus.

“Mereka baru menghasilkan produk legislasi yaitu Undang-undang Minerba, Cipta Kerja, Otsus Papua, dan Bea Materai,” ungkapnya.

Kepedulian Rendah

Menurut Lucius Karus, terungkapnya pendapatan anggota DPR yang fantastis, sekaligus menunjukkan kepedulian mereka yang rendah terhadap nasib bangsa dan rakyat di tengah pandemi.

Ia mencontohkan, dana aspirasi anggota DPR semestinya tak perlu sangat besar serapannya di tengah situasi pandemi. Anggarannya yang besar, bisa dialokasikan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi.

“Anggaran serap aspirasi ini, cenderung menjadi budget yang sia-sia karena serapan aspirasi menjadi sulit untuk dilakukan di masa pandemi. Tetapi ya sebagai anggota DPR, mereka pasti tak mau tunjangan serap aspirasi ini dipotong,” ungkapnya.

Lucius juga meyakini, para anggota dewan juga tak mau tunjangan-tunjangan lainnya dipotong karena mereka memang memiliki nafsu untuk memperkaya diri.

“Pendapatan sebesar itu saja tak menjamin anggota DPR tak melakukan korupsi kan? Apalagi kalau melihat hasil serap aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR selama ini. Semua serba enggak jelas. Apa saja yang diserap anggota dari konstituen, dan bagaimana aspirasi itu diperjuangkan tak jelas juntrungannya,” pungkasnya.