Kecam Aksi Vandalisme Baliho Puan, PDIP Klaim Selama Ini Kasih Bansos Buat Rakyat

Baliho yang menampilkan wajah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menjadi sasaran aksi vandalisme warga. Aksi coret-coret ini terjadi di sejumlah baliho yang ada di Jawa Timur. Coretan bertuliskan “Open BO”, “PKI” alias Partai Komunis Indonesia, sampai “Koruptor” terpampang di sana.

Kecam Aksi Vandalisme

Seperti baliho yang ada kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan  Blitar, Jawa Timur, dilaporkan CNN terdapat baliho bergambar Puan disertai ucapan “Selamat melaksanakan Rapat Kerja Daerah PDIP Jawa Timur di Bumi Bung Karno 21 Juni 2021” dicoret tulisan “Open BO” yang merupakan kode untuk istilah open booking dalam praktik prostitusi.  

Ada juga baliho yang dipasang di salah satu sudut jalanan di Surabaya yang terdapat pesan berbunyi, “Jaga Iman, Jaga Imun” dicoret dengan tulisan “Koruptor”. Pada baliho lainnya ada juga yang ditulis coretan “PKI.”

Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengeca, adanya aksi vandalisme tidak bertanggung jawab di baliho yang menampilkan wajah putri Megawati Soekarnoputri ini.

Padahal, kata dia baliho-baliho yang dicoret-coret itu terdapat pesan-pesan positif yang mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga diri di tengah situasi pandemi COVID-19.

“Kami sangat menyesalkan aksi vandalisme terhadap baliho-baliho Ibu Puan Maharani. Apalagi baliho-baliho itu berisi pesan positif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mengajak vaksinasi, di tengah pandemi COVID-19,” jelas dia.

Klaim Ikut Kasih Bansos Buat Rakyat

Kusnadi menduga adanya pihak yang tidak suka dengan aksi kerja yang ditunjukkan partai berlambang banteng moncong putih ini, sehingga melakukan aksi vandalisme, meski dirinya mengklaim selama ini PDIP senantiasa memberikan bantuan untuk masyarakat di tengah situasi pandemi.

“Mereka tidak berani menyerang aksi bagi sembako, operasional ambulans gratis, fasilitasi vaksinasi, dan sebagainya, akhirnya mereka menyasar baliho kader partai,” ucapnya.

Baca Juga: Duet Prabowo-Puan, Ganjar Mau Dibawa ke Mana?

Kekecewaan senada juga disampaikan oleh elite PDIP Hendrawan Supratikno. Ia merespons pandangan miring yang menyebut aksi ini sebagai bentuk sikap muak masyarakat terhadap pencitraan politikus saat situasi wabah melanda negeri, tanpa memberikan bantuan di tengah kesulitan hidup yang dihadapi mereka.

Menurutnya, di masa pandemi ini Puan dan seluruh kader PDIP telah banyak memberikan beragam bantuan sosial untuk masyarakat. Maka ia mengaku heran, sekaligus mengecam aksi vandalisme ini. 

“Seluruh jajaran selama ini ikut bergotong royong melaksanakan tugas di lapangan dari bansos, vaksinasi, pengobatan dan lain-lain. Ini aksi pengecut,” ucap Hendrawan kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Selasa (27/7/21).

Dilaporkan ke Polisi

Hendrawan menilai tindakan tersebut sebagai aksi vandalisme picisan yang sangat tidak etis dilakukan. Ia mengungkapkan perkara ini diputuskan pihaknya untuk dibawa ke jalur hukum.

“Ya (dilaporkan ke polisi) dan kita hormati proses yang sedang berjalan. Kami juga tak ingin membesar-besarkan aksi pengecut tersebut. Nanti dipikir publik, pemberitaan bertubi dari aksi tersebut dianggap selebrasi kekonyolan,” jelasnya.

Ia meyakini polisi bisa menangani perkara ini dengan profesional. Persoalan ini, lanjut dia akan semakin menguatkan solidaritas partainya. “Kami yakin bisa diproses dengan baik dan ini mempekuat internal kami dan lebih solid lagi dalam menghadapi fitnah semacam ini,” ujar dia.

Adapun saat ditanya berapa besaran anggaran yang disiapkan PDIP selama ini untuk pemasangan baliho Puan di berbagai daerah Indonesia, ia memilih untuk tak menjawabnya.

Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela memastikan kejadian ini sedang dalam proses pengusutan pihaknya, menyusul politikus PDIP Arteria Dahlan disebutnya melaporkan aksi vandalisme baliho tersebut ke polisi.

Aduannya, kata dia disampaikan sebagai bentuk penghinaan pejabat negara karena posisi Puan yang saat ini merupakan pimpinan parlemen. “Dikategorikan penghinaan pejabat tinggi negara,” ucapnya.