Kasus Covid-19 Turun Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah menurunkan kasus covid-19. Hal ini diutarakan oleh mantan Gubernur Provinsi DKI itu pada pengarahan Forkopimda se-Jawa Timur.

“Kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini adalah menurunkan kasus Covid-19,” ujar Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/8/2021).

Ia melihat pada bulan Mei, kasus Covid-19 sempat turun dan diikuti pertumbuhan ekonomi. “Menuju ke Mei itu turun turun, turun dan itu kalau turun pasti diikuti oleh perbaikan ekonomi. Ekonomi naik, naik, naik di kuartal kedua. Sampai Jawa Timur 7,05 dan nasional 7,07. Karena apa? Kasusnya turun,” kata Jokowi.

Belajar dari Turunnya Kasus Covid-19

Untuk itu ketika melihat terjadi penurunan kasus Covid-19 yang sempat di angka 56.757  kasus pada (14/7/2021) menjadi 7.466 kasus pada Jumat (20/8/2021), ia meminta semua kepala daerah dan pihak terkait tetap waspada atas kenaikan dan penurunan kasus positif Covid-19. Jokowi juga mengingatkan agar jangan sampai ada varian baru virus corona yang tidak diwaspadai. 

“Saya minta tetap hati-hati. Waspada mengenai yang namanya covid ini. Jangan sampai ada varian baru datang, karena bermutasi, dan kita tidak waspada tahu-tahu meledak menjadi jumlah yang sangat banyak,” katanya.

Tetap Waspada

Epidemiolog Bigwanto membenarkan pernyataan kasus covid-19 yang mengalami penurunan signifikan, ketika pemerintah serius dalam menganani pandemi ini.

Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada, meski angkat Bed Occupation Ratio (BOR) sudah rendah, tapi kasus konfirmasi masih tinggi

“Selain itu angka kematian Indonesia masih sekitar 5%, lebih tinggi dari angka kematian global yang hanya 2%,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (22/8/2021).

Ia meminta pemerintah untuk mengubah paradigma penanganan Covid-19, tidak hanya dengan PPKM, tapi dengan meningkatkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment.)

“Saya kira paradigmanya mesti diubah, karena penanganan pandemi bukan hanya PPKM. Ada indikator jumlah vaksinasi yang harus dipenuhi untuk jadi herd immunity, ada 3T yang harus diperkuat sesuai standar global, juga kita harus perkuat sektor hulu sampai hilir. Tentunya keberhasilan penanganan pandemi akan mendukung pulihnya sektor ekonomi, jangan dibalik,” pesannya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Menkes Turunkan Harga Tes PCR Jadi Rp 500.000

Dosen epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menyampaikan agar pemerintah untuk mempercepat vaksinasi dengan biaya dan usaha apapun.

“Dan upaya pencegahan juga harus konsisten, ketika kasus covid turun jangan dilupakan untuk tetap melakukan prokes yang ketat. Misalnya untuk di pertokoan ataupun di mal harus ada tabir atau sekat saat melakukan transaksi jual-beli,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (22/8/2021).

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menyatakan bahwa sebetulnya apa yang dikatakan presiden telat. Menurusnya seandainya sejak lama presiden sudah mengakui bahwa fokus pemulihan ekonomi adalah penanganan pandemi yang  baik, maka ekonomi tidak mengalami tekanan yang tajam di kuartal ketiga ini.

“Karena pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan, percepatan vaksinasi, melakukan 3T dan mempersiapkan diri dari gelombang berikutnya seperti varian delta. Namun, waktu awal, pemerintah terlalu menganggap enteng terlalu mendahulukan investasi dan infrastruktur. Infrastuktur di dorong, alokasi anggaran Rp 417 triliun dan anggaran kesehatan sangat kurang. Soal investasi negara lain melakukan pembatasan ketat terhadap tenaga kerja asing, kecuali dalam hubungan diplomatik tapi di Indonesia tenaga kerja asing diperbolehkan masuk. Ini kan artinya dengan fakta di lapangan tidak sejalan, karena diutamakan investasi dan infrastruktur,” katanya saat dihubungi Asumsi.co, Minggu (22/8/2021)

Mengejar Keterketinggalan

Bhima menyarankan bahwa pemerintah mau tidak mau seluruh sumberdaya harus difokuskan untuk penanganan pandami dan bantuan sosial harus diprioritaskan, jadi jangan fokus ke realisasi infrastruktur. 

“50-60 persen investasi dan infrastuktur harus ditunda dahulu. Tidak cukup pak Jokowi berpidato mengakui covid-19 adalah kunci pemulihan ekonomi, tapi perlu langkah keteladananan seperti berani memangkas  gaji dan tunjangan presiden sampai eselon 1 dan kepala daerah, sehingga masyarakat percaya bukan sekdear jargon atau pengakuan dosa.” katanya,

Dengan memangkas angggaran belanja dan tunjangan pejabat tadi, pemerintah bisa mendapat simpati rakyat dan mengejar keterketinggalan mengatasi pandemi dengan menggunakan hasil anggaran tersebut. Bhima melanjutkan, bahwa sekarang bukan lagi menyelamatkan korporasi tapi UMKM itu juga penting, karena masyarakat bawah lebih terdampak.

“Seperti memperluas kredit umkm dan menghapus kredit yang bermasalah, sehingga mereka bisa memulai usahanya kembali. Kemudian pemerintah juga harus memberikan subsisi ongkir dan paket data, karena selama ini pemerintah mendorong UMKM Go Digital saat pandemi, tapi aksi nyatanya belum ada,” katanya.