Larangan Mudik Tak Berdampak Signifikan Pada Ekonomi, Kenapa?

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan pengendalian transportasi tersebut dilakukan mulai dari 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. Adapun, untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa.

Meski di satu sisi pelarangan mudik tahun ini dilakukan untuk menekan persebaran Covid-19, tak dimungkiri kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi dari sisi ekonomi.

Kepada CNN Indonesia, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi memprediksi sumbangan kegiatan mudik pada Produk Domestik Regional Bruto dapat menembus lebih dari Rp300 triliun dalam kondisi normal. Tiga wilayah yang mempunyai sumbangan mudik terbesar pada PDRB adalah Jawa Tengah Rp141 triliun, Jawa Barat Rp91 triliun, serta Jawa Timur Rp81 triliun. Tetapi, potensi perputaran uang selama mudik saat ini berkurang menjadi hanya 30% dari kondisi normal sebelum pandemi.

Namun, ekonom menilai potensi uang yang menguap itu setimpal dengan nilai positif yang didapat dari larangan mudik, yakni menekan penularan covid-19, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Harus Konsisten

Dalam diskusi di DPR, Kamis (8/4/2021), peneliti INDEF, Dr. Enny Sri Hartati menilai sebetulnya tidak ada dikotomi sama sekali antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Selama ini, kata Enny yang menimbulkan polemik justru ketidak konsistenan dalam menjalankan aturan. Buruknya, pemerintah hampir selalu berbeda suara dengan masyarakat.

“Di 2020 itu Publik yang meminta tidak mudik dan pemerintah ngotot mudik. Jadi ini sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak mudik,  yang menjadi persoalan tadi adalah seberapa konsisten kita benar-benar, antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran covid dengan semua, bukan salah salah satu instrumen,” kata Enny.

Oleh karena itu, selagi kebijakan dijalankan konsisten maka larangan mudik Lebaran 2021 tak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi. Karena jika mudik tak dilarang sekalipun, situasi ekonomi Indonesia tak akan jauh berbeda.

“Saat ini warga masyarakat tak memiliki uang untuk konsumsi. Sehingga kondisinya akan sama, baik mudik dibolehkan, atau tak dibolehkan,” kata Enny.

Mengacu pada tiga peristiwa libur panjang di tahun 2020 yang lebih dari tiga hari, Enny mencatat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Beberapa destinasi wisata bahkan mengalami lonjakan. Namun, dari semua liburan itu yang ada adalah peningkatan kasus penyebaran Covid-19. Sementara dari sisi ekonomi tidak ada peningkatan pengeluaran pasti masyarakat.

“Artinya ada pengaruh (ekonomi) tetapi tidak signifikan kalau dibandingkan dengan risiko penularan tadi. Orang misalnya pergi ke tempat-tempat destinasi wisata, sekarang yang dilakukan hanya sekadar pergi. Spending-nya wong warungnya juga dibatasi nggak boleh makan di situ, maka bawa bekal juga dari rumah. Terus mau menginap di hotel juga takut, mau apa? Sekalipun yang punya duit,” ucap dia.

Lebih lanjut, Enny mengatakan kemampuan secara umum, masyarakat untuk konsumsi memang menurun sangat drastis. Kemudian kemampuan spending ini akan tergantung dengan kemampuan Indonesia mengkreasi lapangan pekerjaan.

Sementara data-data terus menunjukkan tingginya tingkat pengangguran dan tenaga kerja yang dirumahkan. Data-data itu pun adalah data dari organisasi bisnis formal. Sementara 58% ekonomi Indonesia digerakkan sektor informal. 

“Artinya, angka riil dari lapangan kerja yang hilang bisa diduga lebih besar dari angka tercatat secara formal. Artinya yang sesungguhnya terjadi penurunan pendapatan terjadi, orang yang kehilangan pekerjaan itu hampir dua kali lipat dari data-data resmi yang selama ini disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik),” kata dia.

Dengan begitu, Enny menilai dengan adanya larangan mudik atau tidak, yang perlu dilakukan pemerintah adalah konsisten. “Larangan mudik ada atau tidak ada, tidak akan terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi, selama tidak ada penciptaan lapangan kerja segera,” pungkasnya.