Seefektif Apa Demokrat Kubu Moeldoko Bikin Acara di Hambalang?

Drama dua Demokrat yang melibatkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan kubu Moeldoko terus bergulir. Terkini, kubu Moeldoko yang lahir dari Konferensi Luar Biasa Deli Serdang menggelar sebuah konferensi pers. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya apa yang hendak mereka sampaikan, tetapi adalah tempat digelarnya konferensi pers tersebut. Alih-alih di Jakarta, Demokrat kubu Moeldoko lebih memilih menggelarnya di Bogor, tepatnya Wisma Atlet Hambalang.

Seperti diketahui, Wisma Atlet Hambalang sulit dilepaskan dari catatan sejarah partai berlambang segitiga mercy itu. Selain dibangun di masa Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene merupakan tokoh sentral Partai Demokrat, proyek yang kini mangkrak. Hal itu menjadi sebab dari tumbangnya satu per satu elite Demokrat karena kasus korupsi.Beberapa di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang sempat menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Angelina Sondakh yang juga anggota DPR dari Partai Demokrat, hingga Andi Alfian Mallarangeng, mantan Menteri Pemida dan Olahraga yang juga kader Demokrat.

Pada 2016, Badan Pemeriksa Keuangan menyebut kerugian negara akibat proyek Hambalang mencapai Rp 706 miliar.Pentolan Demokrat kubu KLB, Darmizal kepada Asumsi.co menyebut kalau alasan pihaknya memilih Hambalang sebagai lokasi konferensi pers karena memang tempat itu paling bersejarah. Dia juga menyindir iklan “katakan tidak pada korupsi” yang sempat ramai di era SBY tapi terlihat paradoks karena justru banyak kader yang membintangi iklan layanan masyarakat itu malah terjerat akibat kasus korupsi Hambalang.

“Katakan tidak tapi di sisi lain lakukan korupsi secara berjamaah,” kata Darmizal, Kamis (25/3/2021).

Jejak Hitam Demokrat

Dia menyebut pemilihan lokasi Hambalang juga untuk mengingatkan kembali masyarakat pada jejak hitam rasuah di tempat itu. Menambahkan, Jubir Partai Demokrat, M Rakhmat menyebut kalau penyelenggaraan konferensi pers di Hambalang untuk menyegarkan ingatan bahwa Hambalang adalah saksi bagaimana SBY merebut kepemimpinan Demokrat dari Anas Urbaningrum.

Rakhmat menyebutnya sebagai kudeta merangkak.Adapun dalam konferensi pers tersebut, Demokrat kubu KLB meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi imbas dari konflik internal di Demokrat. Lain dari pada itu, Demokrat kubu KLB juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo yang karena kegaduhan ini jadi ikut tersangkut.

Demokrat kubu KLB menuding kalau kabar yang diembuskan oleh Demokrat kubu AHY terkait keterlibatan istana adalah sesat menyesatkan.Demokrat kubu KLB juga meminta Menkumham segera mengesahkan Kepengursan Partai Demokrat Versi KLB. Pihaknya juga menyebut kalau AD/ART yang dipegang Demokrat kubu AHY bertentangan dengan UU Partai Politik.

Manuver Demokrat kubu KLB yang menggelar konferensi pers di Hambalang, ditanggapi santai oleh Demokrat kubu AHY. Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra, konferensi pers Hambalang adalah sebuah pengalihan isu. Menurut Herzaky, pihak KLB mulai merasa terpojok dengan beberapa upayanya yang gagal.

“Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua minggu terahir,” sambung dia.

Beberapa upaya yang gagal itu, kata Herzaky di antaranya lamanya Demokrat kubu KLB melengkapi berkas yang hendak mereka masukkan ke Kemenkumham, ditolaknya laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri, dan ditolaknya laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya.

“Terakhir gugatan Marzuki Alie ke PN juga dicabut. Saya menduga pencabutan gugatan dilakukan karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing,” ucap dia.

Mencari Simpati Publik

Sementara itu, kepada Asumsi.co, pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai kalau manuver Demokrat kubu KLB yang menggelar konferensi pers di Hambalang adalah bentuk upaya mereka mencari simpati publik. Namun apakah langkah itu efektif atau tidak, pria yang akrab disapa Hensat itu mengaku sangsi.

“Kalau menurut saya apa yang mereka lakukan itu enggak ada pada konteks Demokrat. Mau apa ke sana (Hambalang)? Toh yang bangun Hambalang pun kan bukan Demokrat,” kata Hensat.

Sulit juga untuk Demokrat meraih simpati publik dengan cara ini. Menurutnya, yang justru bisa dilakukan adalah dengan menghadirkan Moeldoko sebagai Ketua versi KLB dan mempersilakannya berbicara di depan publik.

“Saya kira tanpa kehadiran pak Moeldoko semuanya ya tetap terasa hambar. Sesekali munculkan lah pak Moeldoko sehingga paling tidak bisa menepis anggapan keterlibatan Jokowi dalam kudeta ini,” ucap dia.

Meski begitu, Hensat juga memahami saat ini yang paling mungkin dilakukan oleh Moeldoko memang hanya menunggu. Moeldoko, kata Hensat, seperti menahan diri untuk bisa membaca secara utuh bagaimana arah dualisme Demokrat ini ke depan.

“Paling bener adalah wait and see. Menyakikan dan menunggu apakah kudetanya berhasil,” ucap dia..

Penulis: Muhammad Irfan