Nasib Gerindra dalam Koalisi Pemerintah usai Edhy Diringkus KPK

Foto: Ramadhan Yahya/Asumsi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicokok KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Dia diduga terlibat praktik korupsi dalam ekspor benih lobster (benur), kebijakan yang selama beberapa tahun terakhir jadi perdebatan tanpa henti.

Penangkapan ini memperpanjang daftar menteri dalam kabinet Joko Widodo yang diciduk KPK. Sebelumnya ada Idrus Marham (Menteri Sosial) dan Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Pada saat bersamaan, penangkapan Edhy juga membuka pertanyaan: akan seperti apa nasib koalisi yang dibangun Jokowi dengan “oposisi”, dalam hal ini Partai Gerindra, di mana Edhy menjabat sebagai Wakil Ketua Umum?

Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, mengatakan bahwa penangkapan Edhy sudah pasti menimbulkan goncangan terhadap koalisi yang dibangun pemerintah dengan Gerindra.

· Apakah penangkapan Edhy bakal memutus relasi pemerintah dan Gerindra? “Masih sangat terbuka untuk berbagai skenario dan kemungkinan,” kata Aditya saat dihubungi Asumsi.co.

Adi Prayitno, pengajar ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah, menyatakan bahwa yang paling memungkinkan setelah ini ialah pergantian menteri (reshuffle). Itu pun harus menunggu syarat mutlak: status hukum resmi bagi Edhy.

· Adi juga mengungkapkan bahwa di luar reshuffle, semua serba abu-abu.

Asumsi.co berupaya meminta tanggapan sejumlah pengurus Partai Gerindra, di antaranya Dahnil Simanjuntak dan Andre Rosiade. Namun, hingga tulisan ini tayang, keduanya tak memberi jawaban.

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya: Presiden Jokowi tak menyingkirkan partai-partai koalisi yang anggotanya terjerat kasus korupsi.

· Pada awal 2019, Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap KPK dalam dugaan kasus suap jabatan di Kementerian Agama. Hingga kini PPP tetap berada di barisan pemerintahan dan dua kadernya memperoleh jabatan di kementerian: Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas) serta Zainut Tauhid (Wakil Menteri Agama).

· Idrus Marham, Menteri Sosial dari Partai Golkar, dicokok karena korupsi proyek PLTU Riau-1. Kejadian itu tak bikin Jokowi memutus pertalian dengan Golkar.

· Empat kader Golkar diangkat menjadi pejabat kementerian di periode pemerintahan kedua Jokowi: Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Zainudin Amali (Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan).

· Kondisi serupa juga muncul usai Imam Nahrawi, politikus PKB, yang ditangkap KPK saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kasus suap dan gratifikasi.

· Posisi PKB di koalisi pemerintahan tetap aman, terbukti lewat pemilihan Ida Fauziyah, Agus Suparmanto, dan Abdul Halim Iskandar, masing-masing menjadi Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jika memandang rangkaian kenyataan itu sebagai pola, kita bisa menduga bagaimana nasib Partai Gerindra dalam koalisi setelah ini: baik-baik saja.