Mungkinkah Kita Belajar Menangani COVID-19 dari Pengentasan HIV/AIDS?

Berbagai masalah kerap terjadi dalam usaha menekan laju penyebaran infeksi COVID-19. Mulai dari gagapnya pemerintah dalam melaksanakan tes berskala besar, abainya para tokoh masyarakat dalam memperingatkan warga tentang bahaya COVID-19, hingga ketimpangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong mencegah wabah ini menyebar. Contoh teranyar, warga Jakarta ramai-ramai ‘melayat’ McDonald’s Sarinah dan mengabaikan ketentuan physical distancing meski PSBB masih berlangsung.

Di Indonesia, bahaya pandemi masih dianggap sebagai hal yang parsial, dengan beban antisipasi menumpuk pada sebagian orang saja. Pemerintah menekankan tanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan masyarakat berlaku sebaliknya. Pun di dalam kubu masing-masing; satu kelompok warga menyalahkan kelompok warga lainnya; instansi pemerintah lintas sektor membuat kebijakan yang tumpang-tindih.

Kekacauan ini setidaknya ajek dalam dua bulan sejak kasus positif COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia.

Untuk memahami krisis COVID-19, kita kerap membandingkannya dengan berbagai wabah yang pernah mendera dunia seperti SARS, MERS, bahkan Ebola. Akan tetapi, melihat dampak dan kekacauan yang ditimbulkannya secara sosial dan kultural, barangkali lebih cocok untuk membandingkannya dengan krisis akibat HIV/AIDS.

Setidaknya pandemi COVID-19 memiliki beberapa kriteria yang sama dengan HIV/AIDS: korban yang meninggal biasanya sudah tua dan berpenyakit bawaan; vaksinnya belum dipatenkan; penularannya dapat dicegah supaya tidak meluas.

Dampak sosialnya juga serupa: orang-orang yang ‘bersentuhan’ dengan penyakit tersebut sering kali menuai stigma dari masyarakat. Tidak hanya penderita, tenaga medis pun dikucilkan. Sejumlah perawat pasien COVID-19, misalnya, diusir dari kos-kosan karena dikhawatirkan menularkan virus di lingkungan sekitar; banyaknya misinformasi serta rumor yang dipercayai figur penting; mitos-mitos yang menyaru sebagai sains dan beredar di masyarakat; dan tidak ketinggalan, munculnya xenofobia.

Alih-alih menganggap pandemi sebagai masalah bersama, banyak orang justru menganggap ini masalah yang datang dari orang lain.

Dua antropolog yang mengkaji isu HIV dan gender di Indonesia Timur selama dua dekade, Jenny Munro dan Sarah Richard-Hewat dari The University of Queensland, Australia, menyarankan pendekatan holistik yang mencakup aspek budaya, gender, agama, ekonomi, dan politik untuk mengatasi berbagai faktor penularan dan pencegahan penyakit. Artinya, langkah-langkah pencegahan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan disesuaikan dengan kebiasaan dan hubungan sosial mereka agar berjalan efektif.

Mereka melihat sebuah kebijakan untuk mengatasi pandemi tidak bisa berlaku secara universal karena dampaknya pun berbeda pada setiap kalangan. Misalnya, tidak semua orang bisa merasakan kemewahan bekerja dari rumah. Kita tidak bisa terus-menerus berkaca dan meniru keberhasilan negara lain tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.

Solusi yang berbeda tentu diperlukan. Munro dan Richard-Hewat mencontohkan para pemuda dengan kostum pocong yang menjaga pintu masuk Dusun Kesongo, Desa Kepuh Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar akan bahaya COVID-19.

Mereka juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat atau lembaga keagamaan. Keduanya mencontohkan Sekjen Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang mendukung larangan mudik pemerintah dengan menyebarkan pesan di media sosial bahwa di tengah pandemi mudik adalah perbuatan dosa karena membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pendekatan holistik pada penanganan HIV/AIDS membuahkan hasil yang cukup signifikan. Jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia per Juni 2019 berhasil ditekan menjadi 349.883, berkurang hampir separuh dari jumlah penderita pada 2016, yakni 640.433 orang.

Selain itu, perlu juga memaksimalkan instrumen-instrumen yang sudah kita punya. Misalnya memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti gelanggang olahraga sebagai rumah sakit darurat alih-alih membuat yang baru, mengembangkan layanan kesehatan berbasis daring yang sudah tersedia, serta menggunakan jasa kurir ojek online untuk memperoleh kebutuhan pokok.

Ahli kesejahteraan sosial Universitas Negeri Jakarta, Syaifudin, mengatakan Indonesia mempunyai banyak PR jika ingin memastikan pandemi diatasi dengan baik menggunakan pendekatan holistik. Sebagai prasyarat, kehidupan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 harus diperbaiki terlebih dahulu.

“[Pemerintah bisa] memaksimalkan anggaran darurat dari berbagai alokasi yang belum digunakan serta memaksimalkan kerja sama dengan berbagai perusahaan melalui CSR mereka,” kata Syaifudin.

Albert Camus dalam bukunya La Peste menuliskan, “Wabah … adalah musuh yang lihai dan tak kenal lelah, seorang dalang yang terampil, yang mengerjakan pekerjaannya secara saksama dan sempurna.”

Dan berbeda dari manusia, COVID-19 tidak mendiskriminasi. Ia akan menggasak siapa saja tanpa terkecuali. Kapan kita berhenti abai dan menghadapinya secara patut?