Transportasi Umum di Jakarta Kacau Imbas COVID-19, Mimpi Buruk Social Distancing

Penumpukan penumpang dengan antrean panjang terjadi di sejumlah halte Transjakarta dan stasiun MRT hari ini, Senin (16/03/20). Situasi kacau itu imbas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang sehari sebelumnya membatasi operasional transportasi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pengurangan tersebut meliputi jam operasional, jumlah unit, dan jumlah penumpang yang diangkut. “Mulai 16 Maret hingga dua pekan nanti, ketiga jenis angkutan umum akan beroperasi pukul 06.00 hingga pukul 18.00,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (15/03).

Khusus untuk Transjakarta, dari 248 rute disusutkan menjadi 13 rute, yakni rute-rute yang selama ini menjadi koridor utama. Pemberlakuan pola operasi khusus itu dimulai pada Minggu malam dengan memberhentikan layanan AMARI (Angkutan Malam Hari). Lalu, pada rentang 16-30 Maret ke depan, layanan Transjakarta hanya beroperasi di 13 rute dengan headway 20 menit.

Baca Juga: Kamu Pengguna Transportasi Umum? Ini Tips Jaga Diri dari Virus Corona

Sementara itu, seluruh layanan non koridor atau non bus rapid transit (BRT), Royaltrans, dan Mikrotrans ditiadakan. Penetapan pengurangan interaksi fisik akan diterapkan di halte dan bus Transjakarta yang melintas di 13 koridor tersebut. Hal ini dilakukan dengan memberikan jarak antar individu sejauh satu hingga dua meter dalam ruang publik transportasi seperti di halte dan di dalam bus.

Pengamat Transportasi: Normalkan Kembali Operasional Reguler Harian

Sayangnya, skema kebijakan tersebut malah berjalan kurang baik. Terjadi penumpukan penumpang besar-besaran. Penumpang harus pasrah antre panjang, bahkan sampai tumpah ruah ke jalan raya. Di tengah pandemi COVID-19, kondisi itu justru membahayakan masyarakat.

Terkait kondisi itu, pihak Transjakarta sendiri kabarnya segera menambah armada angkutan untuk mengurangi penumpukan. Untuk melayani mobilitas pelanggan hari ini, Transjakarta menurunkan sebanyak total 290 unit bus yang terdiri dari gabungan bus Maxi dan bus gandeng dan akan melayani di 13 koridor Transjakarta.

“Sebagai antisipasi penumpukan kembali terjadi, kami menghimbau untuk mengatur waktu perjalanan sebaik-baiknya dengan menghindari jam-jam sibuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya berdesak-desakkan di dalam bus,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Dan Humas Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, dalam keterangan tertulisnya kepada Asumsi.co, Senin (16/03).

Sebagai pengingat, operasional Transjakarta hari ini hanya akan berlangsung sampai pukul 18.00 WIB saja. Sehingga, Nadia menghimbau pelanggan untuk mengatur sebaik baiknya jadwal perjalanan pulang ke rumah sebelum jam 18.00 WIB dan kembali memastikan tidak berdesak-desakan.

Nadia pun menyebut demi kebaikan bersama, Transjakarta menghimbau pelanggan untuk bersabar dan meminta pengertianya untuk tetap menjaga jarak antar individu guna minimalisir penularan COVID-19. Untuk itu, Transjakarta menyarankan kepada masyarakat yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk melakukan kegiatannya dari rumah demi kemananan dan kenyamanan bersama.

Baca Juga: Cegah Penyebaran COVID-19 dengan Lockdown, Perlukah?

Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyebut buruknya kondisi operasional transportasi massal di Jakarta hari ini tak lepas dari dampak masifikasi distorsi informasi yang menciptakan kecemasan. Sehingga, lanjutnya, Pemprov DKI mau tak mau harus mengambil satu keputusan terkait transportasi umumnya.

“Menurut saya, justru pada kondisi semacam ini, frekuensinya itu justru harus ditambah. Kalau kereta MRT kan nggak bisa nambah sewaktu-waktu, jadi sebetulnya frekuensinya enggak usah dikurangi dari biasanya. Kenapa? Karena kalau dikurangi itu potensi menunggu lama dan nanti di dalam armada justru berdesak-desakan,” kata Darmaningtyas saat dihubungi Asumsi.co, Senin (16/03).

Menurut Darmaningtyas, kalau terjadi penumpukan penumpang, otomatis juga penumpang akan berdesak-desakan dan situasi itu justru akan berbahaya karena berpotensi terjadinya penularan virus. Ia menyarankan seharusnya layanan transportasi umum di Jakarta dikembalikan saja operasionalnya seperti biasa, namun tetap memperhatikan segala aspek keselamatan dan kesehatan.

“Kalau toh demand penumpangnya turun, itu justru lebih baik karena tidak akan terjadi penumpukan dan desak-desakan penumpang. Jadi menurut saya, Pemprov DKI akan keluar biaya yang sama kalau menghentikan sebagian operasional, terutama karena di BRT, kan operator pasti juga akan tetap meminta ganti rugi toh. Daripada membayar sesuatu yang tidak dioperasikan, mending dioperasikan saja sekalian.”

Darmaningtyas pun menyarankan pihak Pemprov DKI dan stakeholder terkait tak sembarangan menerapkan kebijakan operasional transportasi umumnya di tengah wabah COVID-19. Selain harus memperhatikan kesiapan armada, ia juga mendorong agar pihak transportasi terkait meningkatkan prosedur kesehatan.

“Yang penting petugasnya dibekali kemampuan melayani sesuai dengan standar kesehatan yang ditentukan. Lalu, armadanya harus disterilkan, rutin dicuci bersih, disediakan hand sanitizer. Mungkin itu jauh lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ucap Darmaningtyas.

Baca Juga: Pentingnya Desentralisasi Informasi di Tengah Wabah COVID-19

Menurut Darmaningtyas, langkah tercepat saat ini yang bisa diambil Pemprov DKI dan stakeholder transportasi terkait adalah mengembalikan skema operasional semua moda transportasi massal baik MRT, BRT, sesuai dengan rencana operasional harian, yang reguler. Lalu, headway-nya atau tingkat kedatangan armada satu dengan armada lainnya dibuat pendek, masa tunggu penumpang pendek.

“Hal itu agar tidak terjadi penumpukan dan desak-desakan penumpang di halte maupun stasiun.”

Apa Kabar Social Distancing?

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya sudah meminta masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan, belajar dan ibadah di rumah. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

“Dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, inilah saatnya bekerja bersama-sama saling tolong menolong dan bersatu padu gotong-royong,” katanya di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/03).

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun mengajak warga Jakarta untuk ikut melaksanakan arahan Presiden Jokowi tersebut untuk kerja dari rumah dalam rangka meminimalkan penyebaran COVID-19. Ajakan itu pun diikuti dengan kebijakan pembatasan operasional transportasi umum di ibu kota.

Namun, tak semua perusahaan di Jakarta bisa menerapkan Work from Home (WFH) seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Belum lagi kalau bicara para pekerja yang mendapatkan penghasilan dari bekerja harian.

Kebijakan membatasi operasional transportasi umum yang tidak mempertimbangkan para pekerja yang tak bisa bekerja dari rumah, tentu saja tak akan sepenuhnya berjalan baik. Pemprov DKI terlihat belum mampu mengukur konsekuensi dan imbas yang malah bisa menimbulkan masalah baru.

Penumpukan dan desak-desakan penumpang hari ini dipastikan juga ikut menganggu upaya lainnya seperti social distancing measure alias menjaga jarak berinteraksi antara warga.

Kalau ingin mengurangi interaksi jarak dekat karena padatnya penumpang di Transjakarta, MRT, atau LRT, bukankah harusnya Pemprov DKI mengembalikan operasional transportasi umumnya seperti sedia kala, atau bahkan menambah frekuensi atau kapasitas layanannya? Sehingga petugas bisa mengatur jarak penumpang dalam armada yang jumlahnya banyak. Bukan malah mengurangi armada, rute, dan jadwal.