Kelas Menengah Indonesia Itu Apa, Sih?

Kelas menengah, seperti namanya, berada di tengah-tengah: tidak sekaya para pemilik modal, tetapi berkecukupan.

Laporan dan studi tentang kelas menengah di Indonesia memang banyak, tetapi masing-masing punya parameter yang berbeda. Jumlah kelas menengah di Indonesia pun punya rentang estimasi yang besar, yaitu 30 juta hingga ratusan juta orang.

Asian Development Bank pada 2010, misalnya, mendefinisikan kelas menengah di Indonesia sebagai orang dengan pengeluaran sebesar US$2-20 per hari. Dengan besaran tersebut, persentase kelas menengah di Indonesia mencapai 46,58% atau sebanyak 102,7 juta jiwa.

Sementara itu, laporan Global Wealth Report (2015) menggunakan parameter Amerika Serikat. Kelas menengah didefinisikan sebagai orang yang punya kekayaan sebesar US$50.000-500.000. Dengan angka tersebut, persentase kelas menengah di Indonesia cuma 4,4%.

Bank Dunia, dalam laporan “Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class” (2020), menilai bahwa kelas menengah berkaitan erat dengan ukuran economic security di Indonesia. Mereka harus terbebas dari ancaman kemiskinan (peluangnya kurang dari 10%). Kelompok ini juga dikatakan mampu untuk membeli hal-hal di luar kebutuhan mendasar, seperti hiburan, kendaraan pribadi, asuransi kesehatan, dan lainnya.

“Ada beberapa keuntungan dari mendefinisikan kelas menengah sebagai orang-orang yang terbebas dari kerentanan ekonomi,” kata laporan tersebut. Salah satunya adalah ukuran yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. “Standar security didefinisikan berdasarkan konteks di Indonesia, bukan menggunakan standar global yang mungkin kurang relevan,” lanjutnya.

Menurut Direktur Indonesia Bank Dunia Rodrigo A. Chaves, jumlah kelas menengah di Indonesia selalu meningkat. “Lebih dari 50 tahun yang lalu, Indonesia adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 5,6%, Indonesia telah mencapai status middle-income. Sekarang, satu dari lima orang Indonesia adalah kelas menengah dan bebas dari kekhawatiran menjadi miskin,” kata Chaves. Ia juga mengatakan bahwa kelas menengah berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kelas menengah Indonesia didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya Rp1,2 juta-6 juta. Bank Dunia mengatakan jumlah kelas menengah di Indonesia setidaknya mencapai 52 juta orang, atau 1 dari 5 orang Indonesia. Jumlah ini pun lekas membesar, yaitu 10% per tahun—walaupun angka ini belum secepat negara-negara Asia lain seperti Thailand, Cina, Mongolia, dan Vietnam.

Namun, tak dimungkiri, batas bawah Rp1,2 juta terbilang relatif rendah. Bahkan UMP Jawa Tengah–yang nilainya terendah se-Indonesia—masih lebih tinggi, yaitu Rp1,7 juta.

Walaupun kelas menengah dapat dianggap economically secure, tetapi mereka tidak bergelimang harta. Sebanyak 90% kelompok kelas menengah menghabiskan kurang dari $20 per harinya (disebut sebagai MC1). Hasil survei juga menunjukkan bahwa hanya 1% kelas menengah yang menghabiskan lebih dari US$38 per harinya atau Rp6 juta per bulan.

Selain itu, makanan juga masih mengambil porsi utama kebutuhan sehari-hari. Walaupun 20% kelompok MC1 dikatakan mampu membeli kendaraan pribadi, tetapi kebutuhan makanan masih mendapatkan porsi besar, yaitu 44%. Berbeda dengan MC2 yang pengeluaran untuk pangannya (kelas menengah dengan konsumsi di atas $20 per hari) kurang dari 30%.

Menjadi bagian dari kelas menengah juga tidak menjamin keamanan dari urusan-urusan non-moneter seperti sanitasi yang layak, akses air bersih, dan kualitas rumah yang baik. Menurut Bank Dunia, hanya 11% kelas menengah yang kebutuhan non-moneternya terpenuhi..

Lantas, jika kelas menengah saja masih hidup pas-pasan, bagaimana kabar kelas-kelas di bawahnya?

Bank Dunia membagi kelas konsumsi di Indonesia menjadi lima kelompok: kelas miskin, rentan (vulnerable), aspiring middle class atau AMC, kelas menengah, dan kelas atas.

Kelas miskin punya pendapatan di bawah garis kemiskinan Indonesia, yaitu sebesar Rp 354 ribu per bulan, kelas rentan punya angka konsumsi atau pendapatan sebesar Rp 354 ribu-532 ribu, AMC sebesar Rp 532 ribu–1,2 juta, dan kelas atas di atas Rp 6 juta per bulan. Bagi kelompok miskin dan rentan, kebutuhan akan makanan masih mendominasi pengeluaran mereka sebesar 60-62%. Begitu pula dengan kelas AMC yang porsinya masih lebih dari 50%.

Sementara itu, jumlah kelas miskin, rentan, dan AMC masih mendominasi. Sebanyak 35% orang Indonesia masih terjebak dalam kemiskinan. Sementara itu, 45% sisanya adalah AMC, kelompok yang dikatakan telah terbebas dari kemiskinan, tetapi belum dapat merasakan economic security seperti kelompok kelas menengah. Mereka pun dikatakan sulit untuk naik kelas menjadi kelas menengah. Sepanjang dua dekade, hanya 25% AMC yang dapat menjadi kelas menengah—berbeda dengan 44% kelas miskin yang berhasil naik tingkat menjadi AMC.

“Alasan utama kenapa AMC kesulitan untuk menjadi kelas menengah, dan kenapa kelompok kelas menengah terkadang jatuh ke bawah, adalah kejadian-kejadian tak terduga yang dapat mengikis sumber daya rumah tangga dan pemasukan. Fenomena ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan bencana alam dapat membuat seseorang kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan tidak bisa bekerja. Sumber pemasukan pun dapat berkurang drastis,” kata laporan.

Maka, menurut Bank Dunia, tantangan utama bagi negara adalah mengembangkan sistem proteksi sosial yang komprehensif—salah satu di antaranya adalah dengan adanya asuransi hari tua dan masa pensiun. Skema perlindungan ini pun juga mesti bisa menjangkau kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar biaya asuransi.

Sistem BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah berlaku di Indonesia saat ini juga masih menghadapi berbagai tantangan: BPJS mesti memastikan programnya sustainable dalam jangka panjang dan mesti dapat mengakomodasi masalah-masalah yang dihadapi pekerja informal dan formal. Selain itu, belum semua risiko kesehatan dan kecelakaan ditanggung oleh BPJS. Program BPJS pun dinilai mesti meningkatkan kualitasnya—bukan hanya memperbanyak cakupan perlindungan.

Sementara itu, Bank Dunia menilai persentase anggaran dan pengeluaran pemerintah Indonesia dalam hal kesehatan masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, terutama negara dengan pemasukan rendah dan menengah seperti Indonesia: Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan lainnya. Hal ini berdampak pada fasilitas kesehatan yang serampangan, seperti staf yang kurang terlatih, terbatasnya alat, hingga overkapasitas pasien.

Vivi Alatas, project leader bagi laporan ini, mengatakan bahwa meningkatkan porsi kelas menengah di Indonesia membutuhkan komitmen antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kelas menengah. “Pertama, pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, terutama soal meningkatkan kualitas edukasi dan mengurangi angka stunting,” kata Vivi melalui Twitter World Bank Indonesia @bankdunia.

“Kedua, pemerintah mesti memberikan proteksi sosial untuk melindungi keluarga-keluarga yang sedang dalam masa sulit seperti bencana alam. Ketiga, pemerintah juga mesti menciptakan lapangan kerja yang layak. Setiap tahunnya, 2 juta lapangan kerja tercipta di Indonesia, tetapi 2/3-nya berasal dari sektor produktivitas rendah,” lanjut Vivi menegaskan.